Contoh Naskah Akademik Raperda


Tulisan ini adalah tugas yang saya kumpulkan pada matakuliah Legal Drafting MPPH. Semoga bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Purworejo utamanya Kepala Daerah dan DPRD Purworejo dalam penyusunan Perda Penggelolaan Air Tanah. Langsung saja klik link dibawah ini

Naskah Akademik Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Purworejo

IMPEACHMENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATANEGARA INDONESIA


BAB I

PENDAHULUAN

 A.           Latar Belakang

Impeachment atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan pemakzulan adalah istilah yang tidak asing di telinga kita. Namun demikian pemakzulan tampaknya lebih familiar dimasyarakat ketimbang dengan impeachement maupun forum previlegiatum. Masyarakat banyak yang mengartikan bahwa proses pemberhentian presiden apapun caranya dinamakan dengan pemakzulan. Padahal pemakzulan sendiri bukanlah bahasa undang-undang, dalam arti istilah pemakzulan sendiri tidak pernah tercantum dalam muatan peraturan perundang-undangan. Kosakata pemakzulan menjadi sering muncul dan terdengar tatkala media mengangkat berita tentang wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono.

Permasalahan pemakzulan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, telah terjadi dua kali pemakzulan Presiden, yaitu pemakzulan terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Keduanya diberhentikan oleh MPR tanpa alasan hukum yang jelas yang semata-mata didasarkan atas keputusan politik. Artinya, pemeriksaan dan pemberhentian hanya ada dalam rapat paripurna MPR bukan di persidangan judisial. Padahal didalam sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak boleh membubarkan parlemen begitu juga parlemen tidak boleh menjatuhkan Presiden. Belajar dari itu semua, banyak pihak yang kemudian menghendaki supaya didalam konstitusi dibuat suatu pengaturan yang jelas tentang bagaimana Presiden boleh diberhentikan dalam masa jabatannya, alasan-alasan apa yang memungkinkan Presiden dapat diberhentikan dan bagaimana mekanismenya.

Amandemen UUD 1945 telah membawa suatu  perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah dimasukkannya pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional dalam masa jabatannya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara ekplisit alasan-alasan dan mekanisme Presiden dan/Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Pengaturan semacam itu dimaksudkan supaya tidak ada lagi penjatuhan eksekutif dengan seenakya saja seperti yang dilakukan Parlemen pada saat konstitusi UUD 1945 belum diamandemen.

Setelah amandemen UUD 1945, isu impeachment kembali mencuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih tepatnya di kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Targetnya tidak lain adalah Wakil Presiden Boediono. Dugaan keterlibatannya dalam skandal Century menjadikan parlemen bermaksud untuk memakzulkan Boediono. Alasannya sangat sederhana yakni karena wakil Presiden Boediono dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak menggunakan hak menyatakan pendapat, namun adanya angket Century merupakan suatu indikasi untuk ke arah sana. Dalam sidang paripurna akhirnya terpilih opsi C yang mana mayoritas anggota DPR meminta penyelesaian skandal Century melalui jalur hukum. Banyak ahli yang kemudian berpendapat bahwa proses pemeriksaan angket Century masih jauh dari pemakzulan Wakil Presiden. Karena langkah angket di DPR merupakan langkah pertama dari berbagai langkah yang harus ditempuh untuk dapat menjatuhkan Wakil Presiden.

Setelah amandemen UUD 1945, terdapat tiga (3) lembaga negara yang berperan penting dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga lembaga negara itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tentu kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara diatas sangat berbeda. Namun singkat kata, kombinasi tiga (3) lembaga negara diatas tidak lain adalah kombinasi yang berperan penting dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum dan pemberhentian presiden melalui proses politik. Melalui proses politik di DPR kemudian dibawa ke meja hukum di Mahkamah Konstitusi dan dikembalikan lagi kepada keputusan politik di MPR.

 B.            Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud pemakzulan, impeachment dan forum previligiatum?
  2. Bagaimana proses memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  3. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?

 C.           Tujuan Penulisan

Tujuan Subyektif

Penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas matakuliah konsentrasi Lembaga Kepresidenan.

Tujuan Obyektif

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perpektif hukum tatanegara

D.           Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum ini menggunakan model penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder dalam hal ini bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bahan hukum sekuder yang berupa literatur (buku dan internet) dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu sama seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, maka studi dalam penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka (library research)[1]. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam makalah ini maka akan dianalisis dengan metode kualitatif.

BAB II

PEMBAHASAN

 A.           Pengertian Pemakzulan, Impeachment dan Forum Previliagiatum

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai impeachment dan forum previlegiatum terlebih dahulu kita mengerti apa arti dari pemakzulan. Pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan/diberhentikan dari jabatan secara paksa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemakzulan mempunyai arti proses, cara, perbuatan memakzulkan. Sedangkan definisi makzul yakni berhenti memegang jabatan,turun tahta[2]. Oleh sebab itu menurut Mahmud MD penggunakan istilah pemakzulan itu untuk mempermudah saja. Dari pada bicara dengan kalimat yang panjang ya sebut saja pemakzulan.[3] Sehingga peristilahan pemakzulan hanya untuk mempermudah masyarakat mengartikannya sebagai pemberhentian seseorang dari jabatannya.

Kosakata impeachment berasal dari bahasa Inggris yakni “to impeach”. Dalam kamus bahasa Inggris maupun kamus-kamus hukum to impeach itu artinya “memanggil”atau “mendakwa” untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hubungan dengan kedudukan kepala negara atau pemerintahan, impeachment berarti pemanggilan atau pendakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya oleh lembaga legislatif.[4] Proses impeachment pada mulanya dilakukan untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang sangat berkuasa pada bangsa Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai kecenderungan menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu juga untuk menciptakan sistem checks and balances sehingga proses impeachment digunakan sebagai alat untuk membatasi perbuatan-perbuatan penguasa negara yang menyimpang dan mencederai kepercayaan publik.[5]

Forum Previlegiatum berarti hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri.[6] Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional).[7]

Menurut teori hukum tatanegara dikenal dua cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertama, dengan cara impeachment dan kedua dengan cara pemberhentian melalui mekanisme forum peradilan khusus (special legal proceeding).[8]  Dengan  impeachment dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik. Dan forum previlegiatum dimaksudkan bahwa penjatuhan Presiden harus melalui pengadilan khusus ketatanegaraan, penekanannya adalah ada pada keputusan hukum. Meskipun didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 istilah impeachment dan forum previligiatum tidak tercantum secara limitatif, namun maknanya terkandung didalam Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B.            Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[9]

Berkaitan dengan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur di dalam undang-undang. Meskipun KUHP tidak mengenal pembagian jenis kejahatan, kejahatan terhadap keamanan negara dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu kejahatan terhadap keamanan dalam negeri (hoog verraad) dan kejahatan keamanan negara di luar negeri (landverraad).[10]

Sedangkan pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan merupakan kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan negara dan masyarakat secara luas karena terkait dengan perekonomian negara dan keberlangsungan pembangunan. Sehingga sudah sepatutnya jika pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan menjadi alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara lima (5) tahun atau lebih.. Sedangkan mengenai perbuatan tercela, baik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan yang tegas seperti apa perbuatan tercela itu. Yang jelas perbutan tercela adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang karena perbuataanya itu dapat menurunkan martabatnya sebagai RI 1 dan RI 2.

Berkenaan dengan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana Pasal 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[11] Apabila dalam suatu masa jabatan, Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti tidak memenuhi syarat atas jabatannya, maka dapat diberhentikan oleh MPR. Namun dari alasan-alasan diatas perlu dipahami bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah senantiasa berdasarkan Kontitusi sebagai manifestasi terhadap negara kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 (constituisional democracy).[12]

C.           Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensil adalah Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen. Namun ada pengecualian dari sistem pemerintahan Presidensil yang diterapkan di Indonesia yakni Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.[13]  UUD Negara Republik Tahun 1945 telah mengatur bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui peran beberapa lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Melihat proses yang ada dalam konstitusi, proses pemakzulan di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah.

Untuk pertama kalinya, DPR melakukan penyelidikan dengan menggunakan hak angket. Selanjutnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket. Di dalam Pasal 184 ayat (1) dan (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa hak menyatakan pendapat tersebut harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR, dan diputuskan dengan persetujuan oleh paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR yang hadir.[14] Apabila DPR memutuskan menerima usul hak menyatakan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186 UU No. 27 Tahun 2009, DPR akan membentuk  panitia khusus yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR yang wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus tersebut.[15] Proses selanjutnya apabila DPR pada akhirnya menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran maka DPR dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya usulan dan pendapat dari DPR tersebut disampaikan kepada MK.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR  bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16] Apabila MK ternyata memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, dalam arti memang telah terjadi pelanggaran hukum yang disangkakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres kepada MPR.[17]

Setelah menerima usulan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum MPR mengambil sikap politiknya dalam sidang Istimewa dengan cara voting maka Presiden dan/atau Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan (pidato pertanggungjawabannya) dalam rapat paripurna MPR tersebut.

D.           Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan proses pemakzulan, permohonan DPR yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan MK. Maka MK harus memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti sejak putusan tersebut dibacakan. Selanjutnya DPR masih menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini, MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutus usul DPR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas bahwa Putusan MK harus dijalankan oleh MPR untuk menjadi dasar hukum atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berkaitan dengan kedudukan Putusan MK, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur bahwa putusan MK wajib dijalankan oleh DPR. UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 justru mengatur bahwa keputusan hukum oleh MK dijalankan oleh keputusan politik, yaitu keputusan MPR yang diambil dengan mekanisme voting oleh anggota MPR. Keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Permasalahannya adalah pada pelaksanaan putusan MK. Ketika MK secara hukum telah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, namun mayoritas suara di MPR tidak mendukung pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga suara di MPR kurang dari 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Maka putusan MK tidak bisa dijalankan oleh MPR. Implikasinya Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan.

Keadaan demikian sangat dimungkinkan, mengingat ketentuan di atas dapat menjadi alasan MPR bahwa tindakan yang dilakukan adalah konstitusional, yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, dan suara anggota MPR cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Sehingga walaupun secara hukum Presiden dan atau Wakil Presiden dinyatakan melakukan pelanggaran, namun secara politik MPR tetap menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan jabatannya.

BAB III

PENUTUP

 A.           Kesimpulan

  1. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah proses atau cara (makzul) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya secara paksa. Indonesia menganut 2 (dua) model pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni secara melalui Impeachment dan Forum Previlegiatum. Impeachment adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui penilaian dan keputusan poltik di Parlemen (DPR dan MPR). Sedangkan Forum Previligiatum adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum peradilan tatanegara (Mahkamah Konstitusi).
  2. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memerlukan waktu yang sangat lama dan proses yang sangat panjang. Dimulai dari usul dari DPR, proses hukum di MK dan keputusan politik di MPR
  3. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tergantung dari suara mayoritas di MPR. Artinya putusan MK tidak mempunyai implikasi terhadap keputusan politik di MPR. Selama MPR tidak menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden turun dari jabatannya maka sia-sialah usul dari DPR dan proses hukum di MK

B.            Saran

  1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden nampaknya lebih tepat digunakan sebagai judul makalah ini daripada menggunakan istilah impeachment, forum previlegiatum  atau pemakzulan.  Sebab terminologi pemberhentian ada didalam konstitusi, selain itu juga untuk mengakomodir proses hukum dan proses politik yang harus dijalani Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rangka akan diberhentikan dalam masa jabatannya
  2. Tidak dapat dipungkiri meskipun Indonesia mengaku negara hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik ketatanegaraan, yang terjadi justru keputusan politik menjadi pilihan utama dan terakhir dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konsep negara hukum di Indonesia berkaitan dalam pemakzulan masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Oleh karena itu, supremasi hukum harus senantiasa diperkuat, sehingga hukum dan konstitusi dapat ditegakkan tanpa intervensi politik.
  3. Perlu adanya agenda penyempurnaan UUD 1945 dan segera diundangkannya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Didalam dua peraturan perundang-undangan itu haruslah termuat materi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebagai perbaikan harusah dicantumkan rumusan bahwa “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR dengan kewajiban melaksanakan putusan MK

Daftar Pustaka

  Buku

Palguna, I Dewa Gede, 2008, Dewa. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.

Mangunsono, Nurainun, 2010 Hukum Tata Negara 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo.

J. C. T. Simorangkir dkk, 1983, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru.

Sapuan, 2010, Impeachment Presiden, Yogyakarta: Hexagon.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, 2001

Soimin, 2009, Impeachment Presiden & Wakil Presiden Indonesia,  Yogyakarta: UII Press.

Zoelva, Hamdan, 2005, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.

Thalib,  Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Citra Adtya.

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2003

Undang-Undang No 27 Tahun 2009

 

Media Online

http://www.kamusbahasaindonesia.org/makzul

http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/forum-previlegiatum.html

http://sorot.vivanews.com/news/read/134320-_pemakzulan_tergantung_pada_mk_


[1] Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, hlm.23.
[3]http://www.vivanews.com, Pemakzulan Tergantung MK, 17 Mei 2011, pukul 21.30 dapat diakses pada http://sorot.vivanews.com/news/read/134320-_pemakzulan_tergantung_pada_mk_
[4] Soimin, 2009, Impeachment Presiden & Wakil Presiden Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 9.
[5] Sapuan, 2010, Impeachment Presiden, Hexagon, Yogyakarta, hlm. 58-59.
[6] J. C. T. Simorangkir dkk, 1983, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal. 62-63.
[7]http://www.miftakhulhuda.com, Forum Previlegiatum, Miftakhul Huda, 17 Mei 2011, pukul 21.50, dapat diakses pada http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/forum-previlegiatum.html.
[8] Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.
[9] Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[10] Hamdan Zoelva, 2005,  Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 53-54.
[11] Pasal 6 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[12] I Dewa Gede Palguna, 2008, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 10.
[13] Nurainun Mangunsono, 2010, Hukum Tata Negara 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Press, Yogyakarta, hlm.125.
[14] Pasal 184 ayat 1 dan 4 UU No 27 Tahun 2009.
[15] Pasal 185 dan Pasal 186 UU No 27 Tahun 2009.
[16] Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

[17] Pasal 188 ayat 1 UU No 27 Tahun 2009.

PERGESERAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM KEKUASAAN LEGISLATIF PASCA AMANDEMEN UUD 1945


BAB 1

Pendahuluan

 a.             Latar Belakang

Terobosan luar biasa telah dilakukan pemerintahan reformasi ketika secara berani mengamandemen UUD 1945. Tidak tanggung-tanggung, amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Padahal pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, UUD 1945 disucikan dan haram hukumnya untuk diutak-atik, dikritik, dan apalagi diubah. UUD yang sakral waktu itu kemudian dituntut untuk dilakukan perubahannya karena tidak lagi sesuai dengan penyelenggaraan negara yang sehat dan berwibawa.

Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat tambahan darah baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum amandemen.

Dari semua rangkaian amandemen itu, legislatif termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan. Perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral. Keberadaan MPR masih tetap dipertahankan tetapi hanya sebatas joint-session antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan DPR

Salah satu hal yang mendasari amandemen UUD 1945 adalah semangat untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan legislatif. Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 sulit membayangkan lembaga legislatif akan sekuat sekarang. Meskipun sebelumnya kedudukan legislatif adalah kuat. Namun dalam praktik, legislatif tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Setelah perubahan UUD 1945, penguatan posisi legislatif tidak hanya terjadi dalam pengaturan di tingkat konstitusi tetapi juga di dalam praktik ketatanegaraan. Pergeseran kekuasaan legislatif pasca amandemenpun menjadi perubahan yang tidak terelakkan. Hal ini berkaitan dengan pergeseran lembaga-lembaga didalam kekuasaan legislatif dan fungsinya sebagai badan pembentuk undang-undang.

b.         Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif sebelum amandemen UUD 1945?
  2. Bagaimana perubahan kewenangan lembaga-lembaga legislatif sesudah amandemen UUD 1945?
  3. Bagaimanakah kemungkinan pergesaran kekuasaan legislatif pasca amandemen UUD 1945?

 

BAB II

Pembahasan

 A.        Kedudukan Lembaga Legislatif Sebelum Amandemen UUD 1945

Dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia pernah dikenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam UUD 1945 adalah:

  1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Presiden
  3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
  4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  6. Mahkamah Agung (MA)

Dari keenam lembaga negara tersebut, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada lima lembaga yang lain yang kedudukannya sejajar, yakni sebagai lembaga tinggi negara. Dalam susunan ketatanegaraan RI pada waktu itu, yang berperan sebagai lembaga legislatif adalah MPR dan DPR.

 i.      Majelis Pemusyawaratan Rakyat

Sebelum amandemen UUD 1945, susunan anggota MPR terdiri dari anggota – anggota DPR ditambah utusan daerah. Terkait dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan MPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

ii.      Dewan Perwakilan Rakyat

Sebelum amandemen UUD keanggotaan DPR sebagai lembaga tinggi negara terdiri dari golongan politik dan golongan karya yang pengisiannya melalui pemilihan dan pengangkatan. Wewenang DPR menurut UUD 1945 adalah :

  1. Bersama presiden membentuk UU (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat (1)) dengan kata lain bahwa DPR hanya berwenang untuk memberikan persetujuan RUU yang diajukan presiden disamping mengajukan sendiri RUU tersebut. (Pasal 21 UUD 1945)
  2. Bersama presiden menetapkan APBN (Pasal 23 ayat (1))
  3. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

B.       Kedudukan dan Kewenangan Lembaga legislatif Sesudah Amandemen UUD 1945.

Setelah adanya amandemen ke IV UUD 1945 terdapat suatu perubahan yang cukup mendasar baik dalam sistem ketatanegaraan maupun kelembagaan negara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta adanya beberapa lembaga negara baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Serta pergeseran kewenangan membentuk undang-undang oleh lembaga legislatif. Dalam hal kewenangan lembaga negara, UUD 1945 hasil amandemen menekankan adanya beberapa perubahan pada lembaga legislatif yaitu :

 i.     Majelis Permusyawaratan Rakyat

Setelah perubahan UUD 1945, prinsip pembagian kekuasaan ditinggalkan dan diganti dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal, karena MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga MPR baik mengenai susunan, kedudukan, tugas maupun wewenangnya adalah :

  1. MPR tidak lagi menetapkan GBHN
  2. MPR tidak lagi mengangkat presiden. Hal ini dikarenakan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945). MPR hanya bertugas untuk melantik presiden terpilih sesuai dengan hasil pemilu. (Pasal 3 ayat 2 Perubahan III UUD 1945).
  3. Susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungisional (functional representation) dari unsur keanggotaan MPR.[1] Sehingga susunan keanggotaan MPR sekarang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
  4. MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945)
  5. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau/Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila atas usul DPR yang berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.

Ditinjau dari struktur keanggotaan, anggota MPR adalah derivasi anggota DPR dan DPD. UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembagai negara tertinggi karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR adalah penjelmaan rakyat. Sekarang tidak lagi. MPR berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945 sederajad dengan lembaga negara lainnya. MPR hanya menjalankan kedaulatan rakyat yang ditentukan didalam UUD. Sehingga tidak ada lagi ungkapan kekuasaan MPR tak terbatas.[2]

ii.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Adanya amandemen terhadap UUD 1945, sangat mempengaruhi posisi dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan radikal terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dengan mengurangi secara signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-undang menjadi proses politik di DPR sebagai kekuatan paling dominan dalam menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD.[3] Padahal sebelum dilakukan perubahan, DPR hanya mempunyai fungsi legislasi semu karena lebih diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam membuat undang-undang. Kini supremasi DPR dalam proses legislasi menjadi sangat dominan karena Presiden tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengesahkan rancangan undang-undang. Keharusan menandatangani semua rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam waktu tiga puluh hari menempatkan Presiden dalam pressure DPR,

Beberapa perubahan menempatkan DPR sebagai lembaga penentu kata-putus dalam bentuk memberi “persetujuan” terhadap beberapa agenda kenegaraan,(saldi isra amandemen legislatid dan eksekutif) antara lain adalah (1) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, (2) peraturan pemerintah pengganti undang-undang, (3) pengangkatan Hakim Agung, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Di samping itu, masih ada agenda lain yang memerlukan “pertimbangan” DPR, antara lain adalah (1) pengangkatan Duta dan Konsul, (2) menerima penempatan duta negara lain, (3) pemberian amnesti dan abolisi.

Kekuasaan ke tangan DPR bertambah banyak dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, misalnya menentukan tiga dari sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dan memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping itu, DPR juga menjadi lembaga yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-state lainnya (auxiliary bodies) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum. Catatan ini akan bertambah dengan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri).

Mencermati pergeseran kekuasaan yang sangat besar di atas, perubahan UUD 1945 mendorong DPR menjadi lembaga negara yang supreme di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Kenyataan ini sulit untuk dibantah karena hampir semua kekuasaan negara bertumpu ke DPR. Singkat kata, perubahan UUD 1945 memunculkan concentration of power and responsibility upon the DPR.

iii.       Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sebagai lembaga negara yang baru dibentuk setelah amandemen UUD,  pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah ditingkat nasional. Hal ini juga merupakan tindak lanjut peniadaan utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR. Pembentukan DPD adalah sebagai badan perwakilan tingkat pusat yang baru. Sama halnya seperti anggota DPR, anggota DPD juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. (Pasal 22 C ayat (1) UUD NRI 1945). DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, rancangan undang-undang lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Sehingga dengan lahirnya DPD sebagai salah satu lembaga baru pasca amandemen terdapat 2 lembaga di tubuh legislatif. Yang kemudian banyak pihak yang menilai bahwa sistem parlemen yang ada di Indonesia adalah dua kamar. Walaupun dalam praktiknya DPD lebih nampak sebagai badan komplementer DPR daripada sebuah kamar dalam sistem dua kamar.[4]

iv.     Presiden

Dalam struktur ketatanegaraan Presiden adalah lembaga negara yang masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Sejatinya sebagai eksekutif Presiden memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Namun dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia presiden menempati posisi yang tidak tegas sebagai eksekutif murni. Dalam UUD 1945 presiden diberikan kekekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD). Hal yang sama juga terjadi pasca amandemen UUD. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berhak mengajukan, melakukan pembahasan dan menyetujui rancangan undang-undang. Tentu hal tersebut sangat jauh dari apa yang diungkapkan Montesque tentang Trias Politica, bahwasannya kekuasaan eksekutif berwenang untuk melaksanakan undang-undang. Diberikannya kewenangan kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang secara tidak langsung menyeret presiden kemudian masuk kedalam fungsi kekuasaan legislatif yakni dalam proses pembentukan undang-undang.

C.       Pergeseran Kekuasaan Legislatif Pasca Amandemen

Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembahasan pergeseran kekuasaan legislatif terlebih dahulu kita mengenal makna pergeseran. Pergesaran disini lebih kepada terjadinya suatu perubahan dan timbulnya keadaan baru yang sebelumnya tak ada ataupun dari yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada. Ada 2 hal yang perlu digaris bawahi dalam pergeseran kekuasaan legislatif pasca amandemen yakni menyangkut:

 i.       Pergeseran Kekuasaan Legislatif Secara Kelembagaan

Sebelum amandemen yakni pada masa pemerintahan Soeharto, kekuasaan legislatif secara kelembagaan dipegang oleh MPR dan DPR. Tentu kedua lembaga ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda walaupun secara keanggotaan setiap anggota DPR pada masa itu secara otomatis adalah sebagai anggota MPR. Pasca amandemen UUD terjadi perubahan yang sangat kentara berkaitan dengan kelembagaan negara di tubuh legislatif. Yakni dengan masuknya DPD dalam kekuasaan legislatif. Sehingga setelah amandemen UUD 1945 ada 3 lembaga didalam kekuasaan legislatif yakni MPR, DPR dan DPD. Banyak pihak yang menyebut bahwa sistem perwakilan di Indonesia adalah 3 kamar (trikameral) karena adanya 3 lembaga negara yang mempunyai fungsi berbeda dalam konstitusi. Ada juga yang menyebut bahwa sistem perwakilan di Indonesia menganut sistem 2 kamar (bikameral) karena secara keanggotaan hanya ada 2 lembaga saja yakni DPR dan DPD, keanggotaan MPR adalah adalah gabungan dari keanggotaan DPR dan DPD. Tentu masing-masing pihak boleh memiliki pandangan tersendiri dalam melihat sistem perwakilan didalam tubuh legislatif.

ii.   Pergeseran Kekuasaan Legislatif berkaitan dengan Fungsi Legislasi.

Sebelum amandamen UUD 1945 Presiden memiliki peran strategis dalam proses pembentukan UU. Dalam naskah asli UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden diberikan kekuasaan membentuk UU. Artinya apa fungsi legislasi pada waktu itu diberikan kepada Presiden selaku eksekutif. Padahal didalam pemisahan kekuasaan secara tegas kedudukan Presiden adalah sebagai eksekutif yakni pelaksana UU bukan pembentuk UU. Meskipun ada yang mengatakan hal tersebut merupakan modifikasi dari ajaran Trias Politica namun bagi saya itu adalah sebuah bentuk penyimpangan. Presiden telah mengambil kewenangan kekuassaan legislatif yakni membentuk undang-undang yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya. DPR sebagai organ kekuasaan legislatif hanya sebagai stempel saja karena hanya memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah (Presiden). Sehingga memberikan kesan bahwa fungsi kekuasaan legislatif sebelum amandemen UUD dipegang dan didominasi oleh Presiden (heavy eksekutive).

Setelah Amandemen UUD terjadi sebuah pergeseran kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya yakni membentuk undang-undang. Peran DPR sebagai organ kekuasaan legislatif pasca amandemen lebih diperkuat lagi. DPR yang dulu hanya diberikan wewenangan untuk memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diajukan presiden (pasal 20 ayat 1) kini mulai diberikan kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 amandemen pertama). Peran presiden yang dulu lebih dominan dalam pembuatan undang-undang karena diberikan kekuasaan membentuk undang-undang kemudian mulai dikurangi menjadi hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang, melakukan pembahasan bersama-sama DPR dan mengsahkan rancangan undang-undang tersebut.

Pergeseran lainnya adalah masuknya DPD kedalam tubuh legislatif. Meskipun DPD bukan badan legislatif penuh karena fungsinya tidak sebesar DPR namun kehadiran DPD dirasa sangat berarti karena kontribusinya dianggap penting dalam mewakili daerahnya masing-masing. Sayang, sejak disepakatinya kehadiran DPD, sudah dapat diduga bahwa ”kamar kedua” dalam lembaga perwakilan rakyat ini tidak akan punya peran signifikan. Jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dugaan itu terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, misalnya, DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tentang otonomi daerah; hubungan pusat-daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lain; serta perimbangan keuangan pusat-daerah.

Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun juga fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak hanya itu, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR.

BAB III

Penutup

a.             Kesimpulan

  1. Sebelum amademen kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh presiden selaku eksekutif walaupun didalam praktik saat itu kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga MPR dan DPR
  2. Pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945 kekuasaan legislatif mengalami perubahan yakni dengan dihapusnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hadirnya DPD sebagai lembaga negara baru dan diserahkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR
  3. Terjadi pergeseran kekuaasan legislatiif pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945 yakni adanya pergeseran kelembagaan didalam tubuh legislatif dan pergeseran fungsi legislasi dalam proses pembuatan undang-undang.

b.         Saran

  1. Adanya penguatan posisi kekuasaan legislatif pasca amandemen seharusnya menjadikannya semakin efektif dalam melaksanakan fungsi legislasi, tidak hanya sekadar menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran saja.
  2. Perlu adanya perubahan UUD 1945 yang ke-5. Hanya dengan cara begitulah ketimpangan mekanisme checks and balances yang ada dapat diperbaiki terutama dalam menata ulang fungsi legislasi antara DPR dan DPD.

Daftar Pustaka

Bagir Manan, 2004, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU, FH UII Press. Cetakan Kedua, Yogyakarta.

Riri Nazriyah, 2007, MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, FH UII Press, Yogyakarta.

Saldi Isra, 2002, PROTET LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 18.

UUD 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945


[1] Riri Nazriyah. 2007. MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan. FH UII Press. Yogyakarta. hlm 134.

[2] Bagir Manan. 2004. DPR DPD dan MPR dalam UUD BARU, FH UII Press, Yogyakarta, Cet II. hlm 6.

[3] Saldi Isra, 2002, PROTET LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 18, Tahun 2002.

[4] Lihat Bagir Manan , DPR, DPD dan…………..,Op. Cit, Hlm.3.

POSISI DAN KEDUDUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN


BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dan sejalan dengan itu maka terdapat konsep daripada negara hukum  yaitu mempunyai karakteristik penyelenggaraan negara berdasar konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakan harus berdasar ketentuan hukum (due process of law).

Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka yaitu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan.

Lembaga peradilan di Indonesia pada kenyataannya mencoba menghadapi keterbatasannya dengan memperbaharui strukturnya. Hal mana dapat kita lihat dalam hadirnya peradilan khusus yang pada hakikatnya adalah untuk memberikan tempat yang lebih baik kepada pencari keadilan. Karena melihat dengan makin besarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia maka begitu banyak pula kepentingan yang muncul dan patut maupun harus terakomodasi dengan baik. Salah satunya yaitu meningkatkan kebutuhan dari para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Dengan adanya peradilan khusus, yang dalam hal ini hanya dapat dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan, maka struktur dalam lembaga peradilanpun menjadi lebih kompleks, dan hal ini pun dapat dikatakan seperti bertingkat-tingkat. Dapat pula dikatakan bahwa dimana Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan dibawahnya lagi terdapat peradilan khusus dalam lingkungannya masing-masing.

Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang dasar yang sebenarnya dapat mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga peradilan. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Kekuasaaan Kehakiman yakni UU No 48 Tahun 2009 telah memberi ruang dimasukkannya pengadilan khusus dalam kekuasaan kehakiman. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah posisi dan kedudukan pengadilan khusus dalam lingkup kekuasaan kehakiman
  2. Bagaimanakah kita bisa menyatakan suatu pengadilan termasuk pengadilan khusus atau tidak?

BAB II

PEMBAHASAN

 A.       Pengaturan Pengadilan Khusus dalam Perundang-Undangan

Dalam setiap Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur mengenai pengadilan khusus, hanya saja dalam setiap UU tersebut terdapat derajad penegasan yang berbeda-beda. Dalam UU No 19 Tahun 1964 pengaturan mengenai pengadilan khusus tidak terlalu jelas. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 disebutkan:

(1)      Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut “peradilan administratif” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Berbeda dengan UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan UU tersebut kemudian mengatur sedikit lebih jelas mengenai pengadilan khusus, walaupun tetap pengaturannya masih dalam bagian penjelasan UU, bukan dalam batang tubuh. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

(1)   Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilant ingkat pertama dan tingkat banding.
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengadilan khusus sudah relatif lebih tegas dari peraturan sebelumnya. Ketentuan ini membuka pintu untuk dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum semata. Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut juga sudah cukup  jelas, yaitu UU. Jika dibandingkan kedua UU tersebut juga terlihat bahwa dalam hal lingkungan peradilan sendiri terjadi perubahan-perubahan. Jika sebelumnya lingkungan peradilan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus yang terdiri dari Peradilan Agama dan Peradilan Militer, dan Peradilan TUN, UU No. 14 Tahun 1970 membaginya hanya menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus yang mana Peradilan Agama, TUN dan Militer digolongkan sebagai Peradilan Khusus.

Melihat ketentuan Undang-undang tersebut, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa istilah pengadilan khusus ternyata belum dikenal. Istilah pengadilan khusus dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970.  Selain itu dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini posisi pengadilan khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh.

Pasal 15
(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan:
Pasal 15

(1)   Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Jika melihat dari perbandingan ketiga UU Kekuasaan Kehakiman di atas, tampaknya penegasan pengaturan pengadilan khusus dalam bagian batang tubuh dilakukan karena pada saat merumuskan UU No. 4 Tahun 2004, pengadilan khusus yang sudah didirikan memang sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika kedua UU sebelum dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang ada atau pernah ada hanya satu, yaitu pengadilan ekonomi.

Ketidakjelasan mengenai apakah dalam lingkungan peradilan selain peradilan umum dapat dibentuk juga pengadilan khusus atau tidak seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, kemudian dijawab dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 ini akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN (juga) dapat dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan. Perubahan ini tampaknya terjadi karena dua hal, yaitu: pertama, untuk dapat membuat pengadilan pajak, dimana menurut UU, pada awalnya didirikan sebagai badan peradilan tersendiri, kemudian menjadi bagian dari Badan Peradilan TUN. Kedua, karena adanya perubahan cara pandang pembuat UU terhadap tiga badan/lingkungan peradilan selain peradilan umum yang dulu dianggap sebagai peradilan khusus menjadi tidak lagi dianggap sebagai peradilan khusus.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yakni UU No 48 tahun 2009 pada pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diattur dalam Undang-Undang. Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.

Melihat lebih jauh lagi kedalam, maka ditemukan dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat 8 (delapan) pengadilan Khusus. Yang mana 6 (enam) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 (satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan TUN, dan 1(satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama.            Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dalam pasal 1 angka 8 menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu pengadilan umum (sekarang terdapat: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan), pengadilan agama (mahkamah syariah), pengadilan militer, dan pengadilan tata Usaha Negara (Pengadilan pajak). Mengenai kriteria pun tidak dicantumkan didalamnya.

Pada lingkungan peradilan umum dibentuk : pengadilan anak dengan UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pengadilan niaga dengan nomor 37 Tahun 2003 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan HAM dengan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi, pengadilan Hubungan Industrial dengan UU no.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan pengadilan perikanan berdasarkan UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan peradilan agama. Dengan dinamika dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadilan khusus dalam setiap lingkungan peradilan.

B.      Diferensiasi/Spesifikasi daripada Pengadilan khusus

Begitu banyak perbedaan yang mendasar dalam pengadilan khusus yang ada pada saat ini. Perbedaan tersebut yang nyatanya merupakan hal yang menjadi dasar dari pada pengkhususannya. Hal pertama yang paling mutlak adalah mengenai Yurisdiksi dari masing-masing pengadilan khusus. Adapun hal-hal yang membedakan pengadilan satu dengan yang lainnya dimana terdapat dalam hal hukum acara maupun dalam ketentuan hukum formil
yang digunakan dalam setiap pengadilan khusus tersebut dan aparat penegak hukumnya.

 

Pengadilan anak

1. Yurisdiksi:

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak yang berumur 8-18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Pemeriksaan sidang pengadilan :

  • Pemeriksaan bersifat tertutup tapi jika dipandang perlu dilakukan terbuka
  • Diperiksa/diputus hakim tunggal, jika dipandang perlu dilakukan hakim majelis
  • Hakim adalah Hakim karir khusus dengue persyaratan: berpengalaman, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
  • Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas

3. Keterlibatan petugas kemasyarakatan yaitu:

  • Pembimbing kemasyarakatan (proses sidang)
  • Pekerja sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. (pelaksanaan putusan)

4. Penyidik dan penuntut umum yang khusus

5. Penahanan

  • Ditempat khusus untuk anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
  • Dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan mesyarakat yang dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
  • Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial harus tetap dipenuhi.

Pengadilan HAM (UU no 26/2000)

1. Yurisdiksi:

     Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pemeriksaan persidangan.

  • Diperiksa-diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim dengue komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad-hoc
  • Diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan dalam pengadilan HAM
  • Banding paling lama 90 hari dan kasasi paling lama 90

3. Penyelidikan

Dibentuk Komnasham untuk melakukan penyelidikan yang kewenangannya

4. Penyidikan

  • Dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penyidik ad-hoc
  • paling lama 90 hari dapat diperpanjang, 90+60 hari oleh ketua pengadilan HAM dan jika tidak ditemukan bukti yang cukup wajib SP3

5. Penuntutan

  • Dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penuntut umum ad-hoc
  • Paling lama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pengadilan Tipikor (UU No 31 Tahun 1999)

1. Yurisdiksi

          Memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan KPK

2. Pemeriksaan persidangan

          Diperiksa dan diputus majelis hakim terdiri dari 5hakim dengan komposisi 2 hakim karir dan 3 hakim advokat

3. Penyelidikan penyidikan, penuntutan dilakukan KPK

4. proses prajudikasi

  • KPK tidak berwenang mengluarkan SP3
  • Penyidik, penuntut umum, berwenang meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan dan meminta pada bank untuk memblokirrekening milik tersangka/terdakwa.

Pengadilan Perikanan (UU No 31 Tahun 2004)

Yurisdiksinya yaitu memeriksa, mengadili,dan memutus tuindak pidana dibidang perikanan. Pemeriksaan persidangan; diperiksa, diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim 2 hakim karir dan 3 hakim ad-hoc dan dibentuk pengawas perikanan. Undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang penyelidikan.penyidikan dilakukan oleh PPNS perikanan, perwira TNI AL, dan POLRI

Pengadilan Niaga (UU 37 Tahun 2003)

Memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diperiksa oleh hakim majelis untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Dalam upaya hukum tidak terdapat upaya banding

Pengadilan Hubungan Industrial (UU No 2 Tahun 2004)

Bertugas dan berwenang memutus tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisisihan pemutusan hubungan kerja dan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pengadilan Pajak (UU 14 Tahun 2002)

Memeriksa dam memutus sengketa pajak. Hakim diangkat oleh presiden atas usul menteri yang disetujui ketua MA dan mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjan lain. sidang diperiksa oleh majelis atau hakim tunggal. Dalam hal putusan, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam kasus-kasus khusus diperpanjang paling lama 3 bulan.

Mahkamah Syariah NAD

Kewenangan mencakup perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum.

BAB III

PENUTUP

 Kesimpulan

  1. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dalam setiap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mempunyai derajad ketegasan pengaturan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang pembentuk Undang-Undang dalam menafsirkan pengertian pengadilan khusus dan semakin banyaknya Pengadilan khusus yang terbentuk
  2. Penyebutan suatu pengadilan disebut pengadilan khusus atau tidak terletak dari kekhususan yuridiksi pengadilan, hukum formil (hukum acaranya), aparat penegak hukumnya dan undang-undang yang mengatur.

    Saran
  1. Mengenai Pengadilan khusus sebaiknya dipertegas lagi pengaturannya dalam undang-undang dengan mencantumkan kriteria dalam pembentukkan pengadilan khusus dan membatasi timbulnya pengadilan yang baru. Karena hal ini dapat memberikan kerumitan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia termasuk dalam sistem kelembagaan negara.
  2. Kekhususan dari pengadilan khusus sendiri menuntut pihak yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya karena itu para pihak yang terkait didalamnya pun harus ditingkatkan kemampuannya yang tentunya akan membawa dampak positif pada usaha pencarian keadilan oleh masyarakat dan demi tercapainya hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 19 Tahu 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No 14 Tahun 1970

UU No 4 Tahun 2004

UU No 48 Tahun 2009

T Triwulan Tutiek, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005

http://panmohamadfaiz.com/

http://hukumonline.com

WACANA PERGESERAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


BAB I

Pendahuluan

 A.      Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agungdan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan pokok dari lembaga kekuasaan kehakiman adalah kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan (judicial review). Tercatat ada dua lembaga negara yang berwenang untuk melakukan judicial review yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24A ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 tertulis bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan didalam pasal 24C ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam perjalanannya kedua lembaga kekuasaan kehakiman ini mempunyai catatan berbeda dalam hal pelaksanaan judicial review. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2003 mempunyai prestasi luar biasa ditandai dengan banyaknya permintaan judicial review dari masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU. Banyaknya permintaan uji materiil dari masyarakat kemudian dijawab oleh MK dengan putusan yang dihasilkannya baik berupa mengabulkan maupun menolak permohonan pemohon. Sebagai pengawal konstitusi tentunya MK berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU. Hal ini dibuktikan oleh MK dengan tidak menyisakan tunggakan perkara tiap tahunnya. Sebuah prestasi kerja yang layak untuk diacungi jempol.

Keadaan berbeda justru terjadi pada Mahkamah Agung. Sebagai peradilan negara tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang sangat luas yakni mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Kewenangan yang sangat besar dan luas tersebut berakibat pada besarnya beban kerja Mahkamah Agung. Hampir setiap tahun terdapat ribuan tunggakan perkara kasasi yang belum terselesaikan. Banyaknya permohonan untuk menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU semakin menambah pekerjaan rumah Mahkamah Agung yang sejatinya harus diselesaikan tiap tahunnya.

Problematika uji materiil ternyata tidak hanya pada output yang dihasilkan oleh kedua lembaga negara cabang kekuasaan kehakiman. Produk yang diujipun ternyata menuai sedikit permasalahan. Misalnya terkait dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang ternyata banyak yang bertentangan dengan UUD sebagai konstitusi. Sampai saat ini belum ada mekanisme kontrol terhadap aturan dibawah UU agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Bisa saja terjadi dalam praktek masyarakat dilanggar hak-hak konstitusionalnya hanya karena materi perda bertentangan dengan konstitusi. Melihat kenyataan tersebut banyak ahli tatanegara dan sarjana hukum yang mengusulkan supaya dilakukannya pelimpahan kewenangan uji materiil dari MA ke MK dengan tujuan meringankan kerja MA. Sehingga wewenang untuk melakukan pengujian materiil semua peraturan perundang-undangan ada dalam satu atap yakni MK.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Seperti apakah pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  2. Bagaimana kemungkinan pergeseran kekuasaan kehakiman dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia?

BAB II

Pembahasan

 A.       Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Hak menguji atau lebih dikenal judicial review adalah hak bagi hakim atau lembaga peradilan  guna menguji peraturan perundang-undangan  Hak menguji formal berkaitan dengan pengujian terhadap cara pembentukan serta prosedural peraturan perundang-undangan, sedangkan hak menguji materiil berkaitan dengan pengujian terhadap materi peraturan perundang-undangan. Di Indonesia penggunaan istilah judicial review mencakup pengujian peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah produk politik tentunya peraturan perundang-undangan memuat kepentingan-kepentingan tertentu. Yang mana dalam implementasinya ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang cacat hukum dan tidak diterima masyarakat. Ketika sebuah peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam masyarakat seringkali yang terjadi justru penolakan dari masyarakat karena adanaya pelanggaran hak konstitusional oleh peraturan tersebut. Dalam proses pembentukannyapun acapkali pembentuk (regulator) tidak memenuhi ketentuan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga implikasinya adalah adanya pertentangan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horinzontal. Oleh karena itu diperlukan sebuah bentuk koreksi dan evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan yakni dengan mekanisme uji materiil (judicial review).

Sejarah pengaturan judicial review di Indonesia sangat panjang, dimulai dari awal pembentukan UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil amandemen yakni ditandai dengan hadirnya lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi. Dalam praktek ketatanegaran ada 2 lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundangan-undangan yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang sudah lama terbentuk diawal-awal kemerdekaan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam kekuasaan kehakiman yang pembentukkanya berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945. Sesuai dengan pasal 24A UUD hasil amandemen, Mahkamah Agung mempunyai beberapa kewenangan diantaranya:

  1. Mengadili pada tingkat kasasi
  2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dengan UU
  3. Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C UUDNRI Tahun 1945 kewenangannya meliputi:

  1. Pengujian UU terhadap UUD
  2. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
  3. Memutus pembubaran parpol
  4. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu
  5. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah

Berdasarkan kewenangan diatas kemudian terjadi pembedaan kewenangan antara 2 lembaga negara dalam hal melakukan pengujian. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dapat diuji oleh MA sesuai dengan hireiarkistias tata urutan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Ketiga peraturan tersebut layak diuji materiil oleh MA berdasarkan permohonan dari pemohon yang terlanggar hak-haknya akibat isi atau materi peraturan tersebut.

Untuk memperkuat dan sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MK dan MA maka perlu dibuat suatu undang-undang. Lahirnya undang-undang Mahkamah Kontitusi No 24 Tahun 2003 merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal 24C UUDNRI tahun 1945. Sedangkan pengaturan mengenai MA sebagai turunan dari pasal 24A diatur dalam UU No 3 tahun 2009 tentang MA. 

B.     Problematika Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan

            Permasalahan atas judicial review kemudian muncul seiring dengan perkembangan waktu. Para pembentuk undang-undang termasuk juga pengamandemen konstitusi tidak menyadari atas kekurangan dari produk hukum yang telah mereka buat. UUD hasil amandemen secara tegas membedakan kewenangan MA dan MK dalam hal melakukan pengujian materi termasuk juga obyek yang diuji. Begitu juga UU tentang MA dan MK yang mengatur secara tegas kewenangan kedua lembaga negara tersebut dalam hal melakukan pengujian materi. Dalam UU MK diatur bahwa kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sedangkan dalam UU MA diatur bahwa salah satu kewenangan MA adalah melakukan pengujian secara materi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Pengaturan macam itu yang kemudian menimbulkan problematika tersendiri.

Didalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya undang-undang saja yang bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 ataupun hanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun seringkali dijumpai adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan dibawah undang dengan konstitusi, Selain itu permasalahan lain adalah adanya 2 lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian materi yang mengakibatkan tidak ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan paling bawah sampai dengan yang paling atas. Problematika lain yang lebih parah adalah tunggakan perkara permohonan judicial review di MA pada tiap tahunnya yang tentu ini menjadikan beban kerja di MA semakin berat. Banyaknya hakim Agung di MA bukan jaminan bahwa MA mampu menyelesaikan persoalan klasik yakni merampungkan tunggakan perkara baik permohonan kasasi, PK maupun judicial review

C.     Wacana Pergeseran Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Ada beberapa catatan penting tentang wacana pergeseran kewenangan antar kedua pelaku kekuasaan kehakiman:

  • Idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundangan-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendahderajadnya. Oleh karena itu kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundanga-undangan yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan pada MK. Sehingga konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linier ada di satu lembaga yaitu MK
  • Idealnya MA menangani semua konflik peristiwa antar person dan atau antar recht person sehingga masalah hasil pemilu atau pembubaran parpol dan dan sebagainya dijadikan kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materiil peraturan perundang-undangan.

Bukan tanpa landasan hukum yang kuat untuk mengubah suata tatanan ketatanegaran apalagi berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga negara. Seperti diketahui bersama bahwa kedua pelaku kekuasaan kehakimanan tersebut mendapatkan legitimasi dalam konstitusi. Mahkamah Agung terlegitimasi dalam pasal 24A UUD Negara Ri Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi kehadirannya diatur dalam pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945.    Oleh karena jika wacana tentang pelimpahan kewenangan uji materii dari MA kepada MK benar-benar ingin direalisasikan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

  • Perlu adanya amandemen Kontitusi

Jika di suatu hari ada gagasan untuk mengubah dan menyempurnakan UUD 1945 maka salah satu catatan penting adalah perlu adanya sedikit perubahan pada pasal 24A yang mengatur tentang MA dan pasal 24C yang mengatur tentang MK. Misalnya saja isi dari perubahan pasal 24 A ayat 1 adalah , “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU”. Sedangkan isi dari dari pasal 24C ayat 1 setelah diadakan perubahan adalah, “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji semua peraturan perundangan-undangan terhadap Undang-Undang Dasar”. Namun haruslah diingat bahwa isi konstitusi adalah resultante atau kesepakatan para pembentuknya sesuai dengan keadaan politik ekonomi sosial dan budaya pada saat dibuat. Oleh sebab itu dengan tetap teguh melaksanakan isi UUD yang berlaku sekarang, gagasan untuk menyempurnakan wewenang yudisial review dapat ditawarkan lagi jika suatu saat ada lagi amandemen lanjutan atas UUD untuk diisi dengan resultante baru.

  • Perlunya pengaturan dalam UU

Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur didalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tenyang Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Kontitusi kehadirannya diatur dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa maka dibentuklah UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga UU tersebut merupakan pilar untuk memperkuat posisi, kedudukan dan kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang memang sebelumnya sudah diatur secara umum dalam materi konstitusi. Perlunya revisi dan perubahan tiga UU tersebut merupakan sebuah jawaban apabila Perubahan (amandemen) UUD 1945 dirasa terlalu jauh dan mengalami kesulitan secara politis. Misalnya saja sedikit revisi pada UU MK yang isinya menyatakan bahwa penanganan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan oleh MK. Tentunya perubahan UU MK harus diikuti oleh perubahan UU MA dan kekuasaan kehakiman supaya tidak terjadi pertentangan antar UU. Oleh karena itu harus ada kesepakatan antar MA, MK , DPR dan Presiden sehingga pergeseran kewenangan pengujian materiil benar-benar berdasarkan atas kemanfaatan dan mendapat legitimasi dari para pembentuknya. Kedepannya semua peraturan perundang-undangan yang terkait secara hiriarkis dari atas sampai ke bawah hanya diuji oleh satu pengadilan yakni Mahkamah Konstitusi.

Bab III

Penutup

A.        Kesimpulan

  1. Terdapat 2 lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai hak untuk melakukan judicial review yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
  2. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Adanya berbagai macam persoalan yang muncul ketika pengaturan mengenai judicial review diimplementasikan didalam masyarakat dikarenakan karena tidak adanya mekanisme penyelesaian ketika suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
  4. Beban kerja MA yang berat, persilangan kewenangan antar kedua lembaga dan perlunya sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan memunculkan sebuah wacana untuk dilakukannya pergeseran kewenangan kekuasaan kehakiman dalam hal ini pelimpahan kewenangan uji materiil dari tangan MA ke MK

B.         Saran

Perlu adanya tindak lanjut atas wacana pergesaran kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dari MA menjadi kewenangan MK dengan cara amandemen kelima UUD dan revisi UU MK, MA dan Kekuasaaan Kehakiman.

 

Daftar Pustaka

 

Mahfud MD, Moh. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan Dibawah UU, dalam harian Antara, 29 Mei 2007

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Perekrutan Hakim Agung


BAB 1

PENDAHULUAN

 A.    Latar Belakang

Dewasa ini rekruitmen Hakim Agung menjadi isu yang tidak pernah berhenti untuk dibahas dan diperbincangkan. Karena sampai saat ini rekrutmen hakim belum sesuai dengan apa yang diidealkan. Rekruitmen Hakim Agung masih saja sarat akan kepentingan politik dan penuh dengan unsur-unsur KKN. Tentunya hal tersebut mengakibatkan turunnya pamor dan wibawa pengadilan di mata masyarakat.

Adanya pola baru dalam pengangkatan hakim pada Mahkamah Agung yang dilakukan dengan fit and proper test oleh DPR merupakan upaya untuk menuju pada sistem rekruitmen kearah lebih baik. Namun, upaya tersebut nampaknya masih perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu apakah hasilnya dapat memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan, dan bisa mempengaruhi sistem pengangkatan hakim pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini mengingat bahwa dalam praktiknya fit dan proper test pengangkatan Hakim Agung tersebut masih dipengaruhi atau sarat dengan kepentingan politik

Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, hakim harus juga mempunyai iman dan taqwa yang baik

Mengingat beratnya tanggung jawab hakim, maka hakim haruslah terseleksi dari sarjana hukum yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan  mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani sebagai hakim. Tugas hakim tidak dapat dilakukan oleh orang – orang yang panggilan jiwanya semata-mata hanya sebagai penguasa apalagi sebagai pengusaha, sehingga dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan para hakim serta tidak sempurnanya penegakan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memenuhi persyaratan di atas dibutuhkan suatu sistem rekrutmen sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif terbentuknya hakim yang berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Apalagi untuk ukuran rekruitmen Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagai hakim pengadilan negara tertinggi. Untuk bisa menjadi Hakim Agung ada syarat-syarat, proses dan tahapan-tahapan tertentu yang harus diikuti yang tentunya prosesnya berbeda dari perekrutan hakim pada umumnya. Namun demikian baik buruknya pengisian jabatan Hakim Agung adalah representasi dari rekruitmen hakim pada peradilan dibawahnya. Jika proses pengisian jabatan Hakim Agung bisa bersih jauh dari KKN maka proses rekruitmen hakim-hakim secara keseluruhan bisa dipastikan akan terkondisi baik jauh dari tindakan-tindakan yang mengandung unsur KKN.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah sistem perekrutan Hakim Agung pada saat ini?
  2. Apakah syarat-syarat untuk bisa dicalonkan sebagai Hakim Agung?
  3. Siapakah lembaga perekrut Hakim Agung dan apa kewenanganya dalam merekrut Hakim Agung?

BAB II

PEMBAHASAN

 A.      Hakim dalam Kekuasan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman (yudikatif power) adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Hal tersebut berdasarkan bunyi dari pasal 24 ayat (1) UUDNRI tahun 1945 bahwa, “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tentunya dibutuhkan kemerdekaan dari para pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pelaku kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Independensi dan kemerdekaan dari kedua lembaga negara ini sangat dipengaruhi pula oleh independensi dan kemerdekaan para hakim.

Dalam kekuasaan kehakiman, hakim menempati posisi yang penting dan sangat sentral. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa pengertian hakim dimasukkan pada BAB 1 Ketentuan Umum UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran hakim sangat penting dalam kaitannya menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dari awal perlu diperhatikan bagaimana rekruitmen atau pengisian pejabat pengadilan (hakim). Berdasarkan UU No 43 Tahun 1999 jo UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian hakim disebut pejabat negara. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan adalah pejabat negara. Dengan demikian perekrutan hakim khususnya Hakim Agung tidak sama dengan pegawai negeri pada umumnya.

B.     Standar Perekrutan Hakim

Didalam dunia internasional terdapat berbagai standar internasional mengenai perekrutan hakim, misalnya di dalam Code of Minimum Standards of Judicial Independence 1982 (IBA, International Bar Association), Universal Declaration on the Independence of Justice 1983 (Deklarasi Montreal 1983), Basic Principles on the Independent of the Judiciary 1985 (Resolusi PBB 1985 No. 40/32 dan No. 40/146), Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region 1997.

            Dari ketentuan diatas ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai ukuran dalam merekrut hakim:

Pertama, calon hakim harus memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak, atau integrity and competence requirements.

Kedua, tidak ada satu cara tunggal yang tepat dalam perekrutan hakim. Meskipun demikian, cara memilih hakim harus menjamin dari adanya motivasi yang tidak tepat serta tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status.

Ketiga, standar internasional di atas mengakui keanekaragaman sumber perekrutan hakim yaitu dari karir atau pengacara/advokat, tetapi sebaiknya lebih banyak dari kalangan karir. Keempat, jika cara perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, pengaruh politik harus dihindari.

Kelima, seleksi melalui lembaga independen semisal Komisi Yudisial yang merupakan metode baru (dua puluh tahun terakhir) yang dapat diterima, dengan catatan bahwa peradilan dan profesi hukum terlibat di dalam prosesnya (secara langsung atau tak langsung).

Syarat perekrutan hakim menurut standar internasional tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan independensi kekuasaan kehakiman. Penekanan diberikan pada integritas dan profesionalisme calon. Non-political appointments to a court juga disyaratkan agar proses perekrutan menyumbang independensi yudikatif.

C.      Rekrutmen Hakim Agung

Good Judges are Not Born but Made. Kutipan dari Oddete Buitendam ini bermakna bahwa hakim yang baik yakni hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk. Proses pembentukan hakim yang baik ini dimulai sejak awal rekruitmen hakim. Rekrutmen hakim inilah yang kemudian nantinya akan didapatkan hakim-hakim yang baik dan berkualitas untuk mengisi lembaga peradilan. Mendapatkan hakim yang baik utamanya Hakim Agung ditentukan oleh beberapa faktor:

  1. Sistem rekrutmen
  2. Persyaratan yang dipergunakan
  3. Lembaga yang melakukan rekrutmen

D.      Sistem Rekruitmen Hakim Agung

Sistem rekruitmen Hakim Agung yang ada saat ini banyak dipengaruhi oleh landasan yuridis yang mengaturnya yakni berupa undang-undang. Tercatat ada beberapa undang-undang yang muatan materinya mengatur tentang rekruitmen Hakim Agung diantaranya adalah undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung. Perubahan dan revisi kedua undang-undang ini dari tahun ketahun berpengaruh terhadap sistem yang diterapkan untuk menjaring hakim Agung. Perubahan undang-undang yang mengatur tentang rekrutmen Hakim Agung tentu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu yang menghendaki supaya ada perbaikan dalam proses rekrutmen hakim Agung.

Misalnya saja sistem rekrutmen Hakim Agung dengan mendasarkan pada UU No 14 Tahun 1985 sangat berbeda dengan sistem rekrutmen Hakim Agung dengan dasar UU No 5 Tahun 2004. Sebelum UU No 5 Tahun 2004 diterapkan penjaringan Hakim Agung pada saat itu lebih didasari atas kepentingan politik belaka. Kedekatan dengan rezim yang berkuasa yakni pemerintah dan lembaga DPR akan semakin memuluskan jalan untuk dapat duduk sebagai hakim. Karena saat itu calon Hakim Agung diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah. Peran pemerintah sampai dengan memberikan pendapat kepada DPR sebagai pengusul calon hakim  dinilai terlalu beresiko utamanya terhadap independensi MA itu sendiri. Dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi dengan UU No 3 Tahun 2009 memberikan sedikit perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan dan perbaikan sistem itu antara lain dengan pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengusul calon Hakim Agung. Kehadiran Komisi Yudisial diharapkan memberikan perubahan berarti dalam rangka mengubah sistem perekrutan Hakim Agung yang sarat dengan praktik KKN. Namun keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengusul calon hakim Agung masih menemui banyak hambatan dan tantangan. Perbaikan lain yang dilakukan yakni dengan sistem rekrutmen Hakim Agung melalui sistem karier dan sistem non-karier. Ketentuan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme Hakim Agung. Pada dasarnya calon Hakim Agung berasal dari hakim karier tetapi dalam hal tertentu calon Hakim Agung dapat berasal dari hakim non-karier. Diangkatnya Hakim Agung non karir di samping untuk lebih meningkatkan kualitas putusan juga tentunya untuk mengurangi bertumpuknya perkara di MA, namun dalam praktiknya ternyata jumlah perkaranya tidak banyak berkurang

E.     Persyaratan Hakim Agung

Hakim Agung yang merupakan hakim di Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dalam nuansa reformasi mempunyai peranan sebagai panutan bagi hakim bawahan maupun masyarakat, dan hakim menjadi tumpuan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat tertentu bagi mereka yang ingin duduk sebagai Hakim Agung.

Pasal 24 ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 menentukan syarat umum hakim Agung yakni harus memilki intregitas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Syarat hakim agung ditentukan lebih khusus dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan membedakan antara kriteria calon Hakim Agung karir dan bukan karir. Untuk jalur karir misalnya dibutuhkan pengalaman selama 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, serta berusia sekurang-kurangnya 45 (empat lima) tahun dan berijazah magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain dengan keahlian di bidang hukum. Untuk jalur non-karir dibutuhkan pengalaman profesi atau sebagai akademisi hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan bergelar doktor dan magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Seringkali terjadi permasalahan berkaitan dengan komposisi Hakim Agung baik yang berasal dari karir maupun non karir. Idealnya hakim agung adalah hakim karir. Walaupun mekasisme rekruitmen Hakim Agung dari kalangan non karir tetap harus ada, tetapi formasi untuk mengambil Hakim Agung dari non karie seyogyanya dibatasi. Jika hakim non karir terlalu banyak, perencanaan karir yang berlaku di internal dunia kehakiman menjadi terganggu dan yang sangat fatal adalah menimbulkan kecemburuan yang berujung pada demoralisasi dikalangan hakim. Namun, untuk meniadakan sama sekali ketentuan yang memungkinkan adanya hakim non-karir tentu tentu tidak dapat dibenarkan, karena dalam kenyataan praktik, keberadaan hakim non-karir itu justru sangat diperlukan untuk menjaga komposisi keahlian di kalangan para Hakim Agung

Terlepas dari hakim karir atau non-karir itu, yang jelas setiap hakim agung haruslah memenuhi syarat-syarat personal dan profesional yang mumpuni. Hakim Agung bukanlah hakim biasa. Setiap Hakim Agung diharapkan sudah selesai dengan urusan keluarganya, dalam arti kewajiban mendidik anak-anak sudah selesai, dan lebih ideal lagi jika semua putera-puterinya sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Hakim Agung sebaiknya memiliki rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, mengenai prestasi dan capaian-capaian yang dihasilkannya selama karir dan pengalamannya di bidang pembangunan hukum dan penegakan hukum, khususnya di bidang peradilan.

 F.     Lembaga yang Melakukan Rekrutmen Hakim Agung

Pasal 30 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

  1. 1.      Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. 2.      Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 8 UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

  1. 1.      Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. 2.      Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
  3. 3.      Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Berdasarkan bunyi pasal dari kedua undang-undang diatas terdapat beberapa lembaga atau insittusi yang mempunyai peran dalam melakukan rekrutmen terhadap calon hakim Agung. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.

I.      Komisi Yudisial

Sebagai salah satu komponen dari kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dalam melaksanakan wewenang tersebut diatas Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung Menetapkan calon Hakim Agung dan Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sebelum melakukan tugasnya tersebut Komisi Yudisial harus mengetahui informasi tentang kebutuhan calon hakim. Informasi tersebut harus didapatkan dari Mahkamah Agung tentang berapa banyak calon hakim Agung yang dibutuhkan dan berapa pula rasio kebutuhan hakim karir dan non karir.

Calon Hakim Agung adalah berasal dari karir dan non karir. Dengan demikian Mahkamah  Agung, Pemerintah dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim Agung kepada Komisi Yudisial dengan catatan memenuhi syarat sebagai calon hakim Agung seperti yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses pendaftaran ditutup kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi para calon hakim Agung. Untuk mendapatkan Hakim Agung yang benar-benar berkualitas harus melalui seleksi-seleksi diantaranya: seleksi kualitas, seleksi kepribadian dan seleksi kesehatan. Setelah proses seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan selesai kemudian dilakukanlah investigasi. Investigasi disini berkaitan dengan track record (rekam jejak) dan laporan harta kekayaan para calon Hakim Agung. Tahap seleksi kemudian diakhiri dengan wawancara dengan seluruh anggota Komisi Yudisial.  Tahap selanjutnya adalah menetapkan calon Hakim Agung untuk selanjutnya diajukan ke DPR.

 II.      DPR

Didalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memilih calon hakim agung dari nama calon yang diusulkan DPR. Calon hakim agung yang diusulkn oleh Komisi Yudisial dipilih oleh DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Artinya ketika ketika Komisi Yudisial mengusulkan 30 calon hakim Agung, DPR diberikan hak untuk memilih 10 orang dari 30 calon hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial.

Proses pemilihan calon hakim Agung oleh DPR dilakukan dengan model fit and proper test yang dilaksanakan secara proporsional, kredibel dan terbebas dari unsur kepentingan politis. Melalui proses ini diharapkan mampu mendapatkan calon Hakim Agung yang bebar-benar unggul, berintregitas dan pilhan terbaik. Namun dalam praktiknya banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemilihan. Praktek KKN karena kedekatan dengan partai politik, upaya suap kepada anggota DPR dan cara-cara ilegal lainnya seringkali menjadi penghambat dan perusak sistem yang telah dibangun. Hal lainnya yang seringkali menjadi perhatian publik adalah ketika calon Hakim Agung yang diunggulkan pada proses seleksi di Komisi Yudisial justru seringkali tidak dipilih oleh DPR karena alasan tertentu. Kemudian dari keseluruhan proses pemilihan di DPR terpilihlah beberapa orang yang layak untuk diajukan ke Presiden sebagai hakim Agung. Kemudian Komisi Yudisial menyampaikan hasil pilihan DPR kepada Presiden untuk memperoleh surat pengangkatan.

Keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public accountability) dalam pengangkatan Hakim Agung. Bagaimanapun juga, pengakuan akan penting dan sentralnya prinsip independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai Negara Hukum modern haruslah diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas publik. DPR adalah representasi atau perwujudan dari rakyat Indonesia, sehingga diharapkan dengan keterlibatan DPR sebagai gambaran bahwa rakyat juga terlibat dalam rekrutmen para hakim Agung.

 

BAB III

PENUTUP

a.Kesimpulan

  1. Dalam kekuasaan kehakiman, hakim khususnya Hakim Agung menempati posisi yang penting dan sangat sentral karena merupakan nafas dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .
  2. Hakim yang baik yakni hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk. Proses pembentukan hakim yang baik dimulai sejak awal rekruitmen hakim
  3. Untuk mendapatkan hakim yang baik dan berkualitas dipengaruhi oleh sistem perekrutan, persyaratan yang digunakan, dan lembaga yang melakukan perekrutan.
  4. Sistem perekrutan Hakim Agung ditentukan oleh undang-undang sebagai landasan yuridis yang mengatur perekrutan Hakim Agung.
  5. Syarat-syarat Hakim Agung secara normatif berbeda antara jalur karir dan non karir. Perbedaan lainnya menyangkut komposisi hakim baik yang berasal dari karir dan non karir.
  6. Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden merupakan lembaga yang mempunyai peran dalam merekrut Hakim Agung sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut undang-undang

 b.   Saran

  1. Hakim adalah pejabat negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga lembaga pengusul dan perekrut Hakim Agung harusnya adalah lembaga yang merdeka dan independen jauh daripada kepentingan politik. Kewenangan DPR untuk memilih hakim Agung haruslah diganti sebatas menyetujui saja, artinya DPR hanya menyetujui usulan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Hal ini semata-mata untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan hakim pada khususnya.
  2. Untuk dapat duduk sebagai Hakim Agung sebaiknya para calon Hakim Agung haruslah memiliki rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, mengenai prestasi dan capaian-capaian yang dihasilkannya selama karir dan pengalamannya di bidang pembangunan hukum dan penegakan hukum, khususnya di bidang peradilan
  3. Perlu adanya good will dari semua pihak (civil society, Mahkamah Agung, DPR, KY, dan Presiden) bahwasannya untuk membenahi hukum dan peradilan di Indonesia salah satu caranya adalah dengan menempatkan para Hakim Agung yang berintregitas dan berkualitas, selama tidak ada tekad kuat dari semua pihak untuk merubah sistem perekrutan Hakim Agung selama itu pula kondisi hukum di Indonesia tidak akan pernah baik.

 

Daftar Pustaka

Buku dan Makalah

Mohammad Fajrul Falaakh, Ulasan Tentang Perekrutan Hakim Agung, Buletin Komisi Yudisial.

Frans H. Winarta, 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Gramedia, Jakarta.

Jimmly Asshiddiqie, 2011, Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia, Makalah, disampaikan pada seminar Penyempurnaan Sistem Peradilan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Jakarta.

Justice Michael Kirby’s Ronald Wilson Lecture 1994 “Abolition of Courts and Non-Reappointment of Judicial Officers”, yang disampaikan pada 28 November 1994, dan diterbtkan dalam (1995) 12 Australian Bar Review 181.

Mustafa Abdullah, 30 Juni – 3 Juli 2010, Problem dan Tantangan Rekruitmen Hakim dan Hakim Agung, Makalah, Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial, Bandung.

Saleh, Ismail, 1988, dalam Kata Sambutan HUT ke XXXV IKAHI dimuat dalam Varia Peradilan Tahun III No. 32 Mei 1988.

Undang-undang

UU No 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.

UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Ironis Sekali Negeri Ini


Jika beberapa hari lalu masyarakat dikejutkan dengan peristiwa pembakaran rumah milik jemaat Ahmadiyah oleh sekelompok ormas tertentu dan telah menewaskan tiga orang diantaranya. Kini kejadian serupa terulang kembali didaerah Temanggung. Tiga rumah ibadah (gereja) dirusak dan dibakar oleh massa ormas tertentu. Kemarahan massa dilatarbelakangi adanya putusan hakim (vonis) yang diberikan kepada pelaku penistaan agama dinilai terlalu rendah. Atas dasar itu massa kemudian melampiaskan emosinya dengan merusak kantor PN Temanggung, membakar mobil polisi serta merusak dan membakar tiga gereja yang lokasinya tidak jauh dari PN Temanggung.

Tak habis pikir dalam benak saya kejadian demi kejadian dengan tema kekerasan atas nama agama terus mewarnai perjalanan negeri ini. Hampir setiap tahun pasti ada saja kejadian yang membuat hati kita sesak dan marah melihat kelakuan para suci negeri ini beraksi. Hanya untuk membuktikan orang  lain salah maka harus membuktikan dirinya merasa paling benar. Alhasil bukan kebenaran yang mampu mereka buktikan namun yang ada hanya pembenaran. Merasa paling benar sendiri sehingga tak salah jika memusnahkan siapapun yang yang berbeda paham dengannya. Seakan mereka tahu akan keinginan Tuhan sehingga siapapun yang menistakan Tuhan layak untuk dihabisi. Apakah sedemikian kejamnya Tuhan itu sehingga umatnya harus sekejam ini. Hanya berbekal restu dari Tuhan siapapun akan menjadi musuh jika menghalangi keinginan yang mereka klaim  sebagai keinginan Tuhan. Atas nama Tuhan darah dari orang yang berseberanganpun layak untuk dihabisi. Merasa paling benar dengan berada dijalan Tuhan sehingga siapapun yang bukan berada dijalan Tuhan pantas untuk dimusnahkan. Hak Tuhan sebagai Hakim yang Agungpun harus dicuri oleh mereka yang merasa sebagai satu-satunya wakil Tuhan dimuka bumi ini. Sungguh ironis sekali bukan??

Perhatian sayapun tak terlepas dari tindakan para suci negeri ini yang melecehkan Pengadilan. Hanya karena mereka tidak puas dengan vonis yang diterima terdakwa kemudian melampiaskan amarahnya pada jaksa dan hakim yang seharusnya dihormati karna jabatannya. Bukan hanya itu saja merekapun manggung (membuat onar) di PN Temanggung. Pengadilan yang sejatinya adalah tempat sakral harus ternoda oleh ulah para suci negeri ini. Dimana kekuasaan hakim sebagai legitimasi dari kekuasaan Tuhan dan Pengadilan sebagai perpanjangan tangan dari Pengadilan Tuhan ternyata tidak membuat mereka yang katanya orang-orang kesayangan Tuhan hormat padanya. Jikalau demikian apalah artinya mereka menghormati nama Tuhan namun tidak menghormati institusi paling sakral yang merepresentasikan keadilanNya. Apakah dengan membawa nama Tuhan mereka layak menggantikan tugas hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi ini. Menghakimi siapapun yang tidak menuruti keinginan mereka yang diklaim sebagai keinginan Tuhan. Sungguh ironis sekali bukan??

Anehnya lagi pemerintah sebagai penguasa publik domain harus takluk kepada mereka segelintir ormas. Konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini seperti tak ada artinya. Negara yang seharusnya mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi terus dan terus melakukan pembiaran. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya hanya sebuah retorika dan janji semata dari negara. Semboyan negara kita yang berbunyi “Berbeda-Beda Tetap Satu Tujuan” kini berubah menjadi “Bersama-Sama Untuk Satu Tujuan”. Parahnya lagi polisi yang sejatinya adalah alat negara pada kenyataanya justru menjadi alat bagi golongan tertentu. Polisi yang seharusnya berdiri diatas semua golongan ternyata malah bermain madu dengan golongan tertentu. Tak berani tegas dan cenderung memihak kepada salah satu pihak  merupakan cara paling aman menjadi polisi negeri ini. Seperti film-film di India, polisi negeri inipun segera bertindak ketika adegan kekerasan sudah usai. Dan kaki tangan Presiden seperti Kementrian Agama yang semestinya kementrian milik semua agama kenyataannya hanya dimiliki oleh agama tertentu saja. Kementrian yang seharusnya dipimpin oleh seorang menteri yang bijak namun justru dinahkodai oleh seorang menteri yang berpihak. Menteri sebagai otoritas tertinggi bidang keagamaan yangmana seharusnya merangkul semua golongan namun pada prakteknya justru menghambakan diri menjadi kaki tangan dan susu perah golongan tertentu. Ironis sekali bukan??

Sungguh ironis sekali negeriku ini. Ironis sekali bukan??

*Maaf bahwa didalam tuisan ini tak ada unsur kebencian terhadap suatu agama tertentu yang ada hanyalah keprihatinan terhadap oknum-oknum ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.  Dan melalui ini  ingin berbagi opini saja bahwasannya inilah  keadaan negeri kita sesungguhnya yang semakin hari semakin ironis. Semoga keironisan ini mampu mengubah negeri ini untuk semakin sadar akan pentingnya arti religius tanpa mengenyampingkan rasa toleran. Semoga dan semoga.