WACANA PERGESERAN FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UJI MATERIIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


BAB I

Pendahuluan

 A.      Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agungdan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan pokok dari lembaga kekuasaan kehakiman adalah kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan (judicial review). Tercatat ada dua lembaga negara yang berwenang untuk melakukan judicial review yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24A ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 tertulis bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan didalam pasal 24C ayat 1 UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam perjalanannya kedua lembaga kekuasaan kehakiman ini mempunyai catatan berbeda dalam hal pelaksanaan judicial review. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2003 mempunyai prestasi luar biasa ditandai dengan banyaknya permintaan judicial review dari masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU. Banyaknya permintaan uji materiil dari masyarakat kemudian dijawab oleh MK dengan putusan yang dihasilkannya baik berupa mengabulkan maupun menolak permohonan pemohon. Sebagai pengawal konstitusi tentunya MK berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU. Hal ini dibuktikan oleh MK dengan tidak menyisakan tunggakan perkara tiap tahunnya. Sebuah prestasi kerja yang layak untuk diacungi jempol.

Keadaan berbeda justru terjadi pada Mahkamah Agung. Sebagai peradilan negara tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yang sangat luas yakni mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Kewenangan yang sangat besar dan luas tersebut berakibat pada besarnya beban kerja Mahkamah Agung. Hampir setiap tahun terdapat ribuan tunggakan perkara kasasi yang belum terselesaikan. Banyaknya permohonan untuk menguji peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU semakin menambah pekerjaan rumah Mahkamah Agung yang sejatinya harus diselesaikan tiap tahunnya.

Problematika uji materiil ternyata tidak hanya pada output yang dihasilkan oleh kedua lembaga negara cabang kekuasaan kehakiman. Produk yang diujipun ternyata menuai sedikit permasalahan. Misalnya terkait dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang ternyata banyak yang bertentangan dengan UUD sebagai konstitusi. Sampai saat ini belum ada mekanisme kontrol terhadap aturan dibawah UU agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Bisa saja terjadi dalam praktek masyarakat dilanggar hak-hak konstitusionalnya hanya karena materi perda bertentangan dengan konstitusi. Melihat kenyataan tersebut banyak ahli tatanegara dan sarjana hukum yang mengusulkan supaya dilakukannya pelimpahan kewenangan uji materiil dari MA ke MK dengan tujuan meringankan kerja MA. Sehingga wewenang untuk melakukan pengujian materiil semua peraturan perundang-undangan ada dalam satu atap yakni MK.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Seperti apakah pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  2. Bagaimana kemungkinan pergeseran kekuasaan kehakiman dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia?

BAB II

Pembahasan

 A.       Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Hak menguji atau lebih dikenal judicial review adalah hak bagi hakim atau lembaga peradilan  guna menguji peraturan perundang-undangan  Hak menguji formal berkaitan dengan pengujian terhadap cara pembentukan serta prosedural peraturan perundang-undangan, sedangkan hak menguji materiil berkaitan dengan pengujian terhadap materi peraturan perundang-undangan. Di Indonesia penggunaan istilah judicial review mencakup pengujian peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah produk politik tentunya peraturan perundang-undangan memuat kepentingan-kepentingan tertentu. Yang mana dalam implementasinya ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang cacat hukum dan tidak diterima masyarakat. Ketika sebuah peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam masyarakat seringkali yang terjadi justru penolakan dari masyarakat karena adanaya pelanggaran hak konstitusional oleh peraturan tersebut. Dalam proses pembentukannyapun acapkali pembentuk (regulator) tidak memenuhi ketentuan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga implikasinya adalah adanya pertentangan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horinzontal. Oleh karena itu diperlukan sebuah bentuk koreksi dan evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan yakni dengan mekanisme uji materiil (judicial review).

Sejarah pengaturan judicial review di Indonesia sangat panjang, dimulai dari awal pembentukan UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil amandemen yakni ditandai dengan hadirnya lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi. Dalam praktek ketatanegaran ada 2 lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundangan-undangan yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang sudah lama terbentuk diawal-awal kemerdekaan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam kekuasaan kehakiman yang pembentukkanya berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945. Sesuai dengan pasal 24A UUD hasil amandemen, Mahkamah Agung mempunyai beberapa kewenangan diantaranya:

  1. Mengadili pada tingkat kasasi
  2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dengan UU
  3. Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C UUDNRI Tahun 1945 kewenangannya meliputi:

  1. Pengujian UU terhadap UUD
  2. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
  3. Memutus pembubaran parpol
  4. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu
  5. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah

Berdasarkan kewenangan diatas kemudian terjadi pembedaan kewenangan antara 2 lembaga negara dalam hal melakukan pengujian. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dapat diuji oleh MA sesuai dengan hireiarkistias tata urutan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Ketiga peraturan tersebut layak diuji materiil oleh MA berdasarkan permohonan dari pemohon yang terlanggar hak-haknya akibat isi atau materi peraturan tersebut.

Untuk memperkuat dan sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MK dan MA maka perlu dibuat suatu undang-undang. Lahirnya undang-undang Mahkamah Kontitusi No 24 Tahun 2003 merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal 24C UUDNRI tahun 1945. Sedangkan pengaturan mengenai MA sebagai turunan dari pasal 24A diatur dalam UU No 3 tahun 2009 tentang MA. 

B.     Problematika Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan

            Permasalahan atas judicial review kemudian muncul seiring dengan perkembangan waktu. Para pembentuk undang-undang termasuk juga pengamandemen konstitusi tidak menyadari atas kekurangan dari produk hukum yang telah mereka buat. UUD hasil amandemen secara tegas membedakan kewenangan MA dan MK dalam hal melakukan pengujian materi termasuk juga obyek yang diuji. Begitu juga UU tentang MA dan MK yang mengatur secara tegas kewenangan kedua lembaga negara tersebut dalam hal melakukan pengujian materi. Dalam UU MK diatur bahwa kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Sedangkan dalam UU MA diatur bahwa salah satu kewenangan MA adalah melakukan pengujian secara materi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Pengaturan macam itu yang kemudian menimbulkan problematika tersendiri.

Didalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya undang-undang saja yang bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 ataupun hanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun seringkali dijumpai adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan dibawah undang dengan konstitusi, Selain itu permasalahan lain adalah adanya 2 lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian materi yang mengakibatkan tidak ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan paling bawah sampai dengan yang paling atas. Problematika lain yang lebih parah adalah tunggakan perkara permohonan judicial review di MA pada tiap tahunnya yang tentu ini menjadikan beban kerja di MA semakin berat. Banyaknya hakim Agung di MA bukan jaminan bahwa MA mampu menyelesaikan persoalan klasik yakni merampungkan tunggakan perkara baik permohonan kasasi, PK maupun judicial review

C.     Wacana Pergeseran Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Ada beberapa catatan penting tentang wacana pergeseran kewenangan antar kedua pelaku kekuasaan kehakiman:

  • Idealnya MK berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundangan-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendahderajadnya. Oleh karena itu kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundanga-undangan yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan pada MK. Sehingga konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linier ada di satu lembaga yaitu MK
  • Idealnya MA menangani semua konflik peristiwa antar person dan atau antar recht person sehingga masalah hasil pemilu atau pembubaran parpol dan dan sebagainya dijadikan kewenangan MA, dan MA dibebaskan dari kewenangan menguji materiil peraturan perundang-undangan.

Bukan tanpa landasan hukum yang kuat untuk mengubah suata tatanan ketatanegaran apalagi berkaitan dengan fungsi dan kewenangan lembaga negara. Seperti diketahui bersama bahwa kedua pelaku kekuasaan kehakimanan tersebut mendapatkan legitimasi dalam konstitusi. Mahkamah Agung terlegitimasi dalam pasal 24A UUD Negara Ri Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi kehadirannya diatur dalam pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945.    Oleh karena jika wacana tentang pelimpahan kewenangan uji materii dari MA kepada MK benar-benar ingin direalisasikan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

  • Perlu adanya amandemen Kontitusi

Jika di suatu hari ada gagasan untuk mengubah dan menyempurnakan UUD 1945 maka salah satu catatan penting adalah perlu adanya sedikit perubahan pada pasal 24A yang mengatur tentang MA dan pasal 24C yang mengatur tentang MK. Misalnya saja isi dari perubahan pasal 24 A ayat 1 adalah , “MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU”. Sedangkan isi dari dari pasal 24C ayat 1 setelah diadakan perubahan adalah, “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji semua peraturan perundangan-undangan terhadap Undang-Undang Dasar”. Namun haruslah diingat bahwa isi konstitusi adalah resultante atau kesepakatan para pembentuknya sesuai dengan keadaan politik ekonomi sosial dan budaya pada saat dibuat. Oleh sebab itu dengan tetap teguh melaksanakan isi UUD yang berlaku sekarang, gagasan untuk menyempurnakan wewenang yudisial review dapat ditawarkan lagi jika suatu saat ada lagi amandemen lanjutan atas UUD untuk diisi dengan resultante baru.

  • Perlunya pengaturan dalam UU

Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur didalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tenyang Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Kontitusi kehadirannya diatur dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa maka dibentuklah UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga UU tersebut merupakan pilar untuk memperkuat posisi, kedudukan dan kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang memang sebelumnya sudah diatur secara umum dalam materi konstitusi. Perlunya revisi dan perubahan tiga UU tersebut merupakan sebuah jawaban apabila Perubahan (amandemen) UUD 1945 dirasa terlalu jauh dan mengalami kesulitan secara politis. Misalnya saja sedikit revisi pada UU MK yang isinya menyatakan bahwa penanganan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dilakukan oleh MK. Tentunya perubahan UU MK harus diikuti oleh perubahan UU MA dan kekuasaan kehakiman supaya tidak terjadi pertentangan antar UU. Oleh karena itu harus ada kesepakatan antar MA, MK , DPR dan Presiden sehingga pergeseran kewenangan pengujian materiil benar-benar berdasarkan atas kemanfaatan dan mendapat legitimasi dari para pembentuknya. Kedepannya semua peraturan perundang-undangan yang terkait secara hiriarkis dari atas sampai ke bawah hanya diuji oleh satu pengadilan yakni Mahkamah Konstitusi.

Bab III

Penutup

A.        Kesimpulan

  1. Terdapat 2 lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai hak untuk melakukan judicial review yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
  2. Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Adanya berbagai macam persoalan yang muncul ketika pengaturan mengenai judicial review diimplementasikan didalam masyarakat dikarenakan karena tidak adanya mekanisme penyelesaian ketika suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
  4. Beban kerja MA yang berat, persilangan kewenangan antar kedua lembaga dan perlunya sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan memunculkan sebuah wacana untuk dilakukannya pergeseran kewenangan kekuasaan kehakiman dalam hal ini pelimpahan kewenangan uji materiil dari tangan MA ke MK

B.         Saran

Perlu adanya tindak lanjut atas wacana pergesaran kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dari MA menjadi kewenangan MK dengan cara amandemen kelima UUD dan revisi UU MK, MA dan Kekuasaaan Kehakiman.

 

Daftar Pustaka

 

Mahfud MD, Moh. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

MK Siap Ambil Alih Wewenang MA Uji Aturan Dibawah UU, dalam harian Antara, 29 Mei 2007

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU No No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: