Perekrutan Hakim Agung


BAB 1

PENDAHULUAN

 A.    Latar Belakang

Dewasa ini rekruitmen Hakim Agung menjadi isu yang tidak pernah berhenti untuk dibahas dan diperbincangkan. Karena sampai saat ini rekrutmen hakim belum sesuai dengan apa yang diidealkan. Rekruitmen Hakim Agung masih saja sarat akan kepentingan politik dan penuh dengan unsur-unsur KKN. Tentunya hal tersebut mengakibatkan turunnya pamor dan wibawa pengadilan di mata masyarakat.

Adanya pola baru dalam pengangkatan hakim pada Mahkamah Agung yang dilakukan dengan fit and proper test oleh DPR merupakan upaya untuk menuju pada sistem rekruitmen kearah lebih baik. Namun, upaya tersebut nampaknya masih perlu untuk dikaji lebih lanjut, yaitu apakah hasilnya dapat memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan, dan bisa mempengaruhi sistem pengangkatan hakim pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini mengingat bahwa dalam praktiknya fit dan proper test pengangkatan Hakim Agung tersebut masih dipengaruhi atau sarat dengan kepentingan politik

Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, hakim harus juga mempunyai iman dan taqwa yang baik

Mengingat beratnya tanggung jawab hakim, maka hakim haruslah terseleksi dari sarjana hukum yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan  mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani sebagai hakim. Tugas hakim tidak dapat dilakukan oleh orang – orang yang panggilan jiwanya semata-mata hanya sebagai penguasa apalagi sebagai pengusaha, sehingga dapat mempengaruhi kemandirian dan kebebasan para hakim serta tidak sempurnanya penegakan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memenuhi persyaratan di atas dibutuhkan suatu sistem rekrutmen sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif terbentuknya hakim yang berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Apalagi untuk ukuran rekruitmen Hakim Agung di Mahkamah Agung sebagai hakim pengadilan negara tertinggi. Untuk bisa menjadi Hakim Agung ada syarat-syarat, proses dan tahapan-tahapan tertentu yang harus diikuti yang tentunya prosesnya berbeda dari perekrutan hakim pada umumnya. Namun demikian baik buruknya pengisian jabatan Hakim Agung adalah representasi dari rekruitmen hakim pada peradilan dibawahnya. Jika proses pengisian jabatan Hakim Agung bisa bersih jauh dari KKN maka proses rekruitmen hakim-hakim secara keseluruhan bisa dipastikan akan terkondisi baik jauh dari tindakan-tindakan yang mengandung unsur KKN.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah sistem perekrutan Hakim Agung pada saat ini?
  2. Apakah syarat-syarat untuk bisa dicalonkan sebagai Hakim Agung?
  3. Siapakah lembaga perekrut Hakim Agung dan apa kewenanganya dalam merekrut Hakim Agung?

BAB II

PEMBAHASAN

 A.      Hakim dalam Kekuasan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman (yudikatif power) adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Hal tersebut berdasarkan bunyi dari pasal 24 ayat (1) UUDNRI tahun 1945 bahwa, “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tentunya dibutuhkan kemerdekaan dari para pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pelaku kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Independensi dan kemerdekaan dari kedua lembaga negara ini sangat dipengaruhi pula oleh independensi dan kemerdekaan para hakim.

Dalam kekuasaan kehakiman, hakim menempati posisi yang penting dan sangat sentral. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa pengertian hakim dimasukkan pada BAB 1 Ketentuan Umum UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran hakim sangat penting dalam kaitannya menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dari awal perlu diperhatikan bagaimana rekruitmen atau pengisian pejabat pengadilan (hakim). Berdasarkan UU No 43 Tahun 1999 jo UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian hakim disebut pejabat negara. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan adalah pejabat negara. Dengan demikian perekrutan hakim khususnya Hakim Agung tidak sama dengan pegawai negeri pada umumnya.

B.     Standar Perekrutan Hakim

Didalam dunia internasional terdapat berbagai standar internasional mengenai perekrutan hakim, misalnya di dalam Code of Minimum Standards of Judicial Independence 1982 (IBA, International Bar Association), Universal Declaration on the Independence of Justice 1983 (Deklarasi Montreal 1983), Basic Principles on the Independent of the Judiciary 1985 (Resolusi PBB 1985 No. 40/32 dan No. 40/146), Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region 1997.

            Dari ketentuan diatas ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai ukuran dalam merekrut hakim:

Pertama, calon hakim harus memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak, atau integrity and competence requirements.

Kedua, tidak ada satu cara tunggal yang tepat dalam perekrutan hakim. Meskipun demikian, cara memilih hakim harus menjamin dari adanya motivasi yang tidak tepat serta tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status.

Ketiga, standar internasional di atas mengakui keanekaragaman sumber perekrutan hakim yaitu dari karir atau pengacara/advokat, tetapi sebaiknya lebih banyak dari kalangan karir. Keempat, jika cara perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, pengaruh politik harus dihindari.

Kelima, seleksi melalui lembaga independen semisal Komisi Yudisial yang merupakan metode baru (dua puluh tahun terakhir) yang dapat diterima, dengan catatan bahwa peradilan dan profesi hukum terlibat di dalam prosesnya (secara langsung atau tak langsung).

Syarat perekrutan hakim menurut standar internasional tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan independensi kekuasaan kehakiman. Penekanan diberikan pada integritas dan profesionalisme calon. Non-political appointments to a court juga disyaratkan agar proses perekrutan menyumbang independensi yudikatif.

C.      Rekrutmen Hakim Agung

Good Judges are Not Born but Made. Kutipan dari Oddete Buitendam ini bermakna bahwa hakim yang baik yakni hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk. Proses pembentukan hakim yang baik ini dimulai sejak awal rekruitmen hakim. Rekrutmen hakim inilah yang kemudian nantinya akan didapatkan hakim-hakim yang baik dan berkualitas untuk mengisi lembaga peradilan. Mendapatkan hakim yang baik utamanya Hakim Agung ditentukan oleh beberapa faktor:

  1. Sistem rekrutmen
  2. Persyaratan yang dipergunakan
  3. Lembaga yang melakukan rekrutmen

D.      Sistem Rekruitmen Hakim Agung

Sistem rekruitmen Hakim Agung yang ada saat ini banyak dipengaruhi oleh landasan yuridis yang mengaturnya yakni berupa undang-undang. Tercatat ada beberapa undang-undang yang muatan materinya mengatur tentang rekruitmen Hakim Agung diantaranya adalah undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung. Perubahan dan revisi kedua undang-undang ini dari tahun ketahun berpengaruh terhadap sistem yang diterapkan untuk menjaring hakim Agung. Perubahan undang-undang yang mengatur tentang rekrutmen Hakim Agung tentu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu yang menghendaki supaya ada perbaikan dalam proses rekrutmen hakim Agung.

Misalnya saja sistem rekrutmen Hakim Agung dengan mendasarkan pada UU No 14 Tahun 1985 sangat berbeda dengan sistem rekrutmen Hakim Agung dengan dasar UU No 5 Tahun 2004. Sebelum UU No 5 Tahun 2004 diterapkan penjaringan Hakim Agung pada saat itu lebih didasari atas kepentingan politik belaka. Kedekatan dengan rezim yang berkuasa yakni pemerintah dan lembaga DPR akan semakin memuluskan jalan untuk dapat duduk sebagai hakim. Karena saat itu calon Hakim Agung diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah. Peran pemerintah sampai dengan memberikan pendapat kepada DPR sebagai pengusul calon hakim  dinilai terlalu beresiko utamanya terhadap independensi MA itu sendiri. Dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi dengan UU No 3 Tahun 2009 memberikan sedikit perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan dan perbaikan sistem itu antara lain dengan pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengusul calon Hakim Agung. Kehadiran Komisi Yudisial diharapkan memberikan perubahan berarti dalam rangka mengubah sistem perekrutan Hakim Agung yang sarat dengan praktik KKN. Namun keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengusul calon hakim Agung masih menemui banyak hambatan dan tantangan. Perbaikan lain yang dilakukan yakni dengan sistem rekrutmen Hakim Agung melalui sistem karier dan sistem non-karier. Ketentuan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme Hakim Agung. Pada dasarnya calon Hakim Agung berasal dari hakim karier tetapi dalam hal tertentu calon Hakim Agung dapat berasal dari hakim non-karier. Diangkatnya Hakim Agung non karir di samping untuk lebih meningkatkan kualitas putusan juga tentunya untuk mengurangi bertumpuknya perkara di MA, namun dalam praktiknya ternyata jumlah perkaranya tidak banyak berkurang

E.     Persyaratan Hakim Agung

Hakim Agung yang merupakan hakim di Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dalam nuansa reformasi mempunyai peranan sebagai panutan bagi hakim bawahan maupun masyarakat, dan hakim menjadi tumpuan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat tertentu bagi mereka yang ingin duduk sebagai Hakim Agung.

Pasal 24 ayat 2 UUDNRI Tahun 1945 menentukan syarat umum hakim Agung yakni harus memilki intregitas dan kepribadian yang tidak tercela, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Syarat hakim agung ditentukan lebih khusus dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan membedakan antara kriteria calon Hakim Agung karir dan bukan karir. Untuk jalur karir misalnya dibutuhkan pengalaman selama 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, serta berusia sekurang-kurangnya 45 (empat lima) tahun dan berijazah magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain dengan keahlian di bidang hukum. Untuk jalur non-karir dibutuhkan pengalaman profesi atau sebagai akademisi hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan bergelar doktor dan magister hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Seringkali terjadi permasalahan berkaitan dengan komposisi Hakim Agung baik yang berasal dari karir maupun non karir. Idealnya hakim agung adalah hakim karir. Walaupun mekasisme rekruitmen Hakim Agung dari kalangan non karir tetap harus ada, tetapi formasi untuk mengambil Hakim Agung dari non karie seyogyanya dibatasi. Jika hakim non karir terlalu banyak, perencanaan karir yang berlaku di internal dunia kehakiman menjadi terganggu dan yang sangat fatal adalah menimbulkan kecemburuan yang berujung pada demoralisasi dikalangan hakim. Namun, untuk meniadakan sama sekali ketentuan yang memungkinkan adanya hakim non-karir tentu tentu tidak dapat dibenarkan, karena dalam kenyataan praktik, keberadaan hakim non-karir itu justru sangat diperlukan untuk menjaga komposisi keahlian di kalangan para Hakim Agung

Terlepas dari hakim karir atau non-karir itu, yang jelas setiap hakim agung haruslah memenuhi syarat-syarat personal dan profesional yang mumpuni. Hakim Agung bukanlah hakim biasa. Setiap Hakim Agung diharapkan sudah selesai dengan urusan keluarganya, dalam arti kewajiban mendidik anak-anak sudah selesai, dan lebih ideal lagi jika semua putera-puterinya sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Hakim Agung sebaiknya memiliki rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, mengenai prestasi dan capaian-capaian yang dihasilkannya selama karir dan pengalamannya di bidang pembangunan hukum dan penegakan hukum, khususnya di bidang peradilan.

 F.     Lembaga yang Melakukan Rekrutmen Hakim Agung

Pasal 30 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

  1. 1.      Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. 2.      Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 8 UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

  1. 1.      Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. 2.      Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
  3. 3.      Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Berdasarkan bunyi pasal dari kedua undang-undang diatas terdapat beberapa lembaga atau insittusi yang mempunyai peran dalam melakukan rekrutmen terhadap calon hakim Agung. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.

I.      Komisi Yudisial

Sebagai salah satu komponen dari kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dalam melaksanakan wewenang tersebut diatas Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung Menetapkan calon Hakim Agung dan Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sebelum melakukan tugasnya tersebut Komisi Yudisial harus mengetahui informasi tentang kebutuhan calon hakim. Informasi tersebut harus didapatkan dari Mahkamah Agung tentang berapa banyak calon hakim Agung yang dibutuhkan dan berapa pula rasio kebutuhan hakim karir dan non karir.

Calon Hakim Agung adalah berasal dari karir dan non karir. Dengan demikian Mahkamah  Agung, Pemerintah dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim Agung kepada Komisi Yudisial dengan catatan memenuhi syarat sebagai calon hakim Agung seperti yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses pendaftaran ditutup kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi para calon hakim Agung. Untuk mendapatkan Hakim Agung yang benar-benar berkualitas harus melalui seleksi-seleksi diantaranya: seleksi kualitas, seleksi kepribadian dan seleksi kesehatan. Setelah proses seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan selesai kemudian dilakukanlah investigasi. Investigasi disini berkaitan dengan track record (rekam jejak) dan laporan harta kekayaan para calon Hakim Agung. Tahap seleksi kemudian diakhiri dengan wawancara dengan seluruh anggota Komisi Yudisial.  Tahap selanjutnya adalah menetapkan calon Hakim Agung untuk selanjutnya diajukan ke DPR.

 II.      DPR

Didalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memilih calon hakim agung dari nama calon yang diusulkan DPR. Calon hakim agung yang diusulkn oleh Komisi Yudisial dipilih oleh DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Artinya ketika ketika Komisi Yudisial mengusulkan 30 calon hakim Agung, DPR diberikan hak untuk memilih 10 orang dari 30 calon hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial.

Proses pemilihan calon hakim Agung oleh DPR dilakukan dengan model fit and proper test yang dilaksanakan secara proporsional, kredibel dan terbebas dari unsur kepentingan politis. Melalui proses ini diharapkan mampu mendapatkan calon Hakim Agung yang bebar-benar unggul, berintregitas dan pilhan terbaik. Namun dalam praktiknya banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemilihan. Praktek KKN karena kedekatan dengan partai politik, upaya suap kepada anggota DPR dan cara-cara ilegal lainnya seringkali menjadi penghambat dan perusak sistem yang telah dibangun. Hal lainnya yang seringkali menjadi perhatian publik adalah ketika calon Hakim Agung yang diunggulkan pada proses seleksi di Komisi Yudisial justru seringkali tidak dipilih oleh DPR karena alasan tertentu. Kemudian dari keseluruhan proses pemilihan di DPR terpilihlah beberapa orang yang layak untuk diajukan ke Presiden sebagai hakim Agung. Kemudian Komisi Yudisial menyampaikan hasil pilihan DPR kepada Presiden untuk memperoleh surat pengangkatan.

Keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public accountability) dalam pengangkatan Hakim Agung. Bagaimanapun juga, pengakuan akan penting dan sentralnya prinsip independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai Negara Hukum modern haruslah diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas publik. DPR adalah representasi atau perwujudan dari rakyat Indonesia, sehingga diharapkan dengan keterlibatan DPR sebagai gambaran bahwa rakyat juga terlibat dalam rekrutmen para hakim Agung.

 

BAB III

PENUTUP

a.Kesimpulan

  1. Dalam kekuasaan kehakiman, hakim khususnya Hakim Agung menempati posisi yang penting dan sangat sentral karena merupakan nafas dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan .
  2. Hakim yang baik yakni hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas bukanlah lahir dengan sendirinya, akan tetapi dibentuk. Proses pembentukan hakim yang baik dimulai sejak awal rekruitmen hakim
  3. Untuk mendapatkan hakim yang baik dan berkualitas dipengaruhi oleh sistem perekrutan, persyaratan yang digunakan, dan lembaga yang melakukan perekrutan.
  4. Sistem perekrutan Hakim Agung ditentukan oleh undang-undang sebagai landasan yuridis yang mengatur perekrutan Hakim Agung.
  5. Syarat-syarat Hakim Agung secara normatif berbeda antara jalur karir dan non karir. Perbedaan lainnya menyangkut komposisi hakim baik yang berasal dari karir dan non karir.
  6. Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden merupakan lembaga yang mempunyai peran dalam merekrut Hakim Agung sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut undang-undang

 b.   Saran

  1. Hakim adalah pejabat negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga lembaga pengusul dan perekrut Hakim Agung harusnya adalah lembaga yang merdeka dan independen jauh daripada kepentingan politik. Kewenangan DPR untuk memilih hakim Agung haruslah diganti sebatas menyetujui saja, artinya DPR hanya menyetujui usulan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Hal ini semata-mata untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan hakim pada khususnya.
  2. Untuk dapat duduk sebagai Hakim Agung sebaiknya para calon Hakim Agung haruslah memiliki rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, mengenai prestasi dan capaian-capaian yang dihasilkannya selama karir dan pengalamannya di bidang pembangunan hukum dan penegakan hukum, khususnya di bidang peradilan
  3. Perlu adanya good will dari semua pihak (civil society, Mahkamah Agung, DPR, KY, dan Presiden) bahwasannya untuk membenahi hukum dan peradilan di Indonesia salah satu caranya adalah dengan menempatkan para Hakim Agung yang berintregitas dan berkualitas, selama tidak ada tekad kuat dari semua pihak untuk merubah sistem perekrutan Hakim Agung selama itu pula kondisi hukum di Indonesia tidak akan pernah baik.

 

Daftar Pustaka

Buku dan Makalah

Mohammad Fajrul Falaakh, Ulasan Tentang Perekrutan Hakim Agung, Buletin Komisi Yudisial.

Frans H. Winarta, 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Gramedia, Jakarta.

Jimmly Asshiddiqie, 2011, Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia, Makalah, disampaikan pada seminar Penyempurnaan Sistem Peradilan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Jakarta.

Justice Michael Kirby’s Ronald Wilson Lecture 1994 “Abolition of Courts and Non-Reappointment of Judicial Officers”, yang disampaikan pada 28 November 1994, dan diterbtkan dalam (1995) 12 Australian Bar Review 181.

Mustafa Abdullah, 30 Juni – 3 Juli 2010, Problem dan Tantangan Rekruitmen Hakim dan Hakim Agung, Makalah, Makalah, disampaikan dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial, Bandung.

Saleh, Ismail, 1988, dalam Kata Sambutan HUT ke XXXV IKAHI dimuat dalam Varia Peradilan Tahun III No. 32 Mei 1988.

Undang-undang

UU No 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.

UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: