POSISI DAN KEDUDUKAN PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN


BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dan sejalan dengan itu maka terdapat konsep daripada negara hukum  yaitu mempunyai karakteristik penyelenggaraan negara berdasar konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakan harus berdasar ketentuan hukum (due process of law).

Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka yaitu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan.

Lembaga peradilan di Indonesia pada kenyataannya mencoba menghadapi keterbatasannya dengan memperbaharui strukturnya. Hal mana dapat kita lihat dalam hadirnya peradilan khusus yang pada hakikatnya adalah untuk memberikan tempat yang lebih baik kepada pencari keadilan. Karena melihat dengan makin besarnya dinamika dalam masyarakat Indonesia maka begitu banyak pula kepentingan yang muncul dan patut maupun harus terakomodasi dengan baik. Salah satunya yaitu meningkatkan kebutuhan dari para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Dengan adanya peradilan khusus, yang dalam hal ini hanya dapat dibentuk dibawah salah satu lingkungan peradilan, maka struktur dalam lembaga peradilanpun menjadi lebih kompleks, dan hal ini pun dapat dikatakan seperti bertingkat-tingkat. Dapat pula dikatakan bahwa dimana Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan dibawahnya lagi terdapat peradilan khusus dalam lingkungannya masing-masing.

Pembentukan peradilan khusus tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang dasar yang sebenarnya dapat mempengaruhi struktur ketatanegaraan dalam lembaga peradilan. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Kekuasaaan Kehakiman yakni UU No 48 Tahun 2009 telah memberi ruang dimasukkannya pengadilan khusus dalam kekuasaan kehakiman. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

 B.       Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah posisi dan kedudukan pengadilan khusus dalam lingkup kekuasaan kehakiman
  2. Bagaimanakah kita bisa menyatakan suatu pengadilan termasuk pengadilan khusus atau tidak?

BAB II

PEMBAHASAN

 A.       Pengaturan Pengadilan Khusus dalam Perundang-Undangan

Dalam setiap Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur mengenai pengadilan khusus, hanya saja dalam setiap UU tersebut terdapat derajad penegasan yang berbeda-beda. Dalam UU No 19 Tahun 1964 pengaturan mengenai pengadilan khusus tidak terlalu jelas. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1964 disebutkan:

(1)      Undang-undang ini membedakan antara Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Peradilan Tata-Usaha Negara. Peradilan Umum antara lain meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, Pengadilan Korupsi. Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang dimaksudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang disebut “peradilan administratif” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Berbeda dengan UU No. 19 Tahun 1964, UU No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan UU tersebut kemudian mengatur sedikit lebih jelas mengenai pengadilan khusus, walaupun tetap pengaturannya masih dalam bagian penjelasan UU, bukan dalam batang tubuh. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

(1)   Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilant ingkat pertama dan tingkat banding.
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa pengaturan mengenai pengadilan khusus sudah relatif lebih tegas dari peraturan sebelumnya. Ketentuan ini membuka pintu untuk dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus di semua lingkungan peradilan, tidak terbatas hanya pada Peradilan Umum semata. Pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan apa yang dibutuhkan untuk membentuk pengadilan khusus tersebut juga sudah cukup  jelas, yaitu UU. Jika dibandingkan kedua UU tersebut juga terlihat bahwa dalam hal lingkungan peradilan sendiri terjadi perubahan-perubahan. Jika sebelumnya lingkungan peradilan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus yang terdiri dari Peradilan Agama dan Peradilan Militer, dan Peradilan TUN, UU No. 14 Tahun 1970 membaginya hanya menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus yang mana Peradilan Agama, TUN dan Militer digolongkan sebagai Peradilan Khusus.

Melihat ketentuan Undang-undang tersebut, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa istilah pengadilan khusus ternyata belum dikenal. Istilah pengadilan khusus dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970.  Selain itu dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini posisi pengadilan khusus tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah dimasukkan dalam bagian batang tubuh.

Pasal 15
(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Penjelasan:
Pasal 15

(1)   Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Jika melihat dari perbandingan ketiga UU Kekuasaan Kehakiman di atas, tampaknya penegasan pengaturan pengadilan khusus dalam bagian batang tubuh dilakukan karena pada saat merumuskan UU No. 4 Tahun 2004, pengadilan khusus yang sudah didirikan memang sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika kedua UU sebelum dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang ada atau pernah ada hanya satu, yaitu pengadilan ekonomi.

Ketidakjelasan mengenai apakah dalam lingkungan peradilan selain peradilan umum dapat dibentuk juga pengadilan khusus atau tidak seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, kemudian dijawab dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 ini akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN (juga) dapat dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan. Perubahan ini tampaknya terjadi karena dua hal, yaitu: pertama, untuk dapat membuat pengadilan pajak, dimana menurut UU, pada awalnya didirikan sebagai badan peradilan tersendiri, kemudian menjadi bagian dari Badan Peradilan TUN. Kedua, karena adanya perubahan cara pandang pembuat UU terhadap tiga badan/lingkungan peradilan selain peradilan umum yang dulu dianggap sebagai peradilan khusus menjadi tidak lagi dianggap sebagai peradilan khusus.

Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yakni UU No 48 tahun 2009 pada pasal 1 angka 8 terdapat pengertian Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diattur dalam Undang-Undang. Pengaturan pengadilan khusus dalam batang tubuh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 semakin memperjelas, mempertegas posisi, kedudukan dan legitemasi pengadilan khusus yang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya.

Melihat lebih jauh lagi kedalam, maka ditemukan dalam lingkungan pengadilan hingga saat ini, terdapat 8 (delapan) pengadilan Khusus. Yang mana 6 (enam) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, 1 (satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan TUN, dan 1(satu) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Agama.            Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dalam pasal 1 angka 8 menyatakan pengadilan Khusus hanya boleh dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, yaitu pengadilan umum (sekarang terdapat: pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan perikanan), pengadilan agama (mahkamah syariah), pengadilan militer, dan pengadilan tata Usaha Negara (Pengadilan pajak). Mengenai kriteria pun tidak dicantumkan didalamnya.

Pada lingkungan peradilan umum dibentuk : pengadilan anak dengan UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pengadilan niaga dengan nomor 37 Tahun 2003 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pengadilan HAM dengan UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembarantasan Tindak pidana Korupsi, pengadilan Hubungan Industrial dengan UU no.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan pengadilan perikanan berdasarkan UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dibentuk pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Peradilan (khusus) Syariah Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berada di lingkungan peradilan agama. Dengan dinamika dalam masyarakat seperti dikemukakan dalam latar belakang dapat memicu bertambahnya pengadilan khusus dalam setiap lingkungan peradilan.

B.      Diferensiasi/Spesifikasi daripada Pengadilan khusus

Begitu banyak perbedaan yang mendasar dalam pengadilan khusus yang ada pada saat ini. Perbedaan tersebut yang nyatanya merupakan hal yang menjadi dasar dari pada pengkhususannya. Hal pertama yang paling mutlak adalah mengenai Yurisdiksi dari masing-masing pengadilan khusus. Adapun hal-hal yang membedakan pengadilan satu dengan yang lainnya dimana terdapat dalam hal hukum acara maupun dalam ketentuan hukum formil
yang digunakan dalam setiap pengadilan khusus tersebut dan aparat penegak hukumnya.

 

Pengadilan anak

1. Yurisdiksi:

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak yang berumur 8-18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Pemeriksaan sidang pengadilan :

  • Pemeriksaan bersifat tertutup tapi jika dipandang perlu dilakukan terbuka
  • Diperiksa/diputus hakim tunggal, jika dipandang perlu dilakukan hakim majelis
  • Hakim adalah Hakim karir khusus dengue persyaratan: berpengalaman, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
  • Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas

3. Keterlibatan petugas kemasyarakatan yaitu:

  • Pembimbing kemasyarakatan (proses sidang)
  • Pekerja sosial dari departemen sosial dan pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. (pelaksanaan putusan)

4. Penyidik dan penuntut umum yang khusus

5. Penahanan

  • Ditempat khusus untuk anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
  • Dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan mesyarakat yang dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
  • Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial harus tetap dipenuhi.

Pengadilan HAM (UU no 26/2000)

1. Yurisdiksi:

     Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pemeriksaan persidangan.

  • Diperiksa-diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim dengue komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad-hoc
  • Diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan dalam pengadilan HAM
  • Banding paling lama 90 hari dan kasasi paling lama 90

3. Penyelidikan

Dibentuk Komnasham untuk melakukan penyelidikan yang kewenangannya

4. Penyidikan

  • Dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penyidik ad-hoc
  • paling lama 90 hari dapat diperpanjang, 90+60 hari oleh ketua pengadilan HAM dan jika tidak ditemukan bukti yang cukup wajib SP3

5. Penuntutan

  • Dilakukan jaksa agung dan dapat diangkat penuntut umum ad-hoc
  • Paling lama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pengadilan Tipikor (UU No 31 Tahun 1999)

1. Yurisdiksi

          Memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan KPK

2. Pemeriksaan persidangan

          Diperiksa dan diputus majelis hakim terdiri dari 5hakim dengan komposisi 2 hakim karir dan 3 hakim advokat

3. Penyelidikan penyidikan, penuntutan dilakukan KPK

4. proses prajudikasi

  • KPK tidak berwenang mengluarkan SP3
  • Penyidik, penuntut umum, berwenang meminta keterangan pada bank tentang keadaan keuangan dan meminta pada bank untuk memblokirrekening milik tersangka/terdakwa.

Pengadilan Perikanan (UU No 31 Tahun 2004)

Yurisdiksinya yaitu memeriksa, mengadili,dan memutus tuindak pidana dibidang perikanan. Pemeriksaan persidangan; diperiksa, diputus majelis hakim terdiri dari 5 hakim 2 hakim karir dan 3 hakim ad-hoc dan dibentuk pengawas perikanan. Undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang penyelidikan.penyidikan dilakukan oleh PPNS perikanan, perwira TNI AL, dan POLRI

Pengadilan Niaga (UU 37 Tahun 2003)

Memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diperiksa oleh hakim majelis untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Dalam upaya hukum tidak terdapat upaya banding

Pengadilan Hubungan Industrial (UU No 2 Tahun 2004)

Bertugas dan berwenang memutus tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisisihan pemutusan hubungan kerja dan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pengadilan Pajak (UU 14 Tahun 2002)

Memeriksa dam memutus sengketa pajak. Hakim diangkat oleh presiden atas usul menteri yang disetujui ketua MA dan mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjan lain. sidang diperiksa oleh majelis atau hakim tunggal. Dalam hal putusan, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam kasus-kasus khusus diperpanjang paling lama 3 bulan.

Mahkamah Syariah NAD

Kewenangan mencakup perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum.

BAB III

PENUTUP

 Kesimpulan

  1. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dalam setiap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mempunyai derajad ketegasan pengaturan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh cara pandang pembentuk Undang-Undang dalam menafsirkan pengertian pengadilan khusus dan semakin banyaknya Pengadilan khusus yang terbentuk
  2. Penyebutan suatu pengadilan disebut pengadilan khusus atau tidak terletak dari kekhususan yuridiksi pengadilan, hukum formil (hukum acaranya), aparat penegak hukumnya dan undang-undang yang mengatur.

    Saran
  1. Mengenai Pengadilan khusus sebaiknya dipertegas lagi pengaturannya dalam undang-undang dengan mencantumkan kriteria dalam pembentukkan pengadilan khusus dan membatasi timbulnya pengadilan yang baru. Karena hal ini dapat memberikan kerumitan tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia termasuk dalam sistem kelembagaan negara.
  2. Kekhususan dari pengadilan khusus sendiri menuntut pihak yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya karena itu para pihak yang terkait didalamnya pun harus ditingkatkan kemampuannya yang tentunya akan membawa dampak positif pada usaha pencarian keadilan oleh masyarakat dan demi tercapainya hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 19 Tahu 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No 14 Tahun 1970

UU No 4 Tahun 2004

UU No 48 Tahun 2009

T Triwulan Tutiek, Pokok-pokok Hukum Tata Negara. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2005

http://panmohamadfaiz.com/

http://hukumonline.com

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: