IMPEACHMENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATANEGARA INDONESIA


BAB I

PENDAHULUAN

 A.           Latar Belakang

Impeachment atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan pemakzulan adalah istilah yang tidak asing di telinga kita. Namun demikian pemakzulan tampaknya lebih familiar dimasyarakat ketimbang dengan impeachement maupun forum previlegiatum. Masyarakat banyak yang mengartikan bahwa proses pemberhentian presiden apapun caranya dinamakan dengan pemakzulan. Padahal pemakzulan sendiri bukanlah bahasa undang-undang, dalam arti istilah pemakzulan sendiri tidak pernah tercantum dalam muatan peraturan perundang-undangan. Kosakata pemakzulan menjadi sering muncul dan terdengar tatkala media mengangkat berita tentang wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono.

Permasalahan pemakzulan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, telah terjadi dua kali pemakzulan Presiden, yaitu pemakzulan terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Keduanya diberhentikan oleh MPR tanpa alasan hukum yang jelas yang semata-mata didasarkan atas keputusan politik. Artinya, pemeriksaan dan pemberhentian hanya ada dalam rapat paripurna MPR bukan di persidangan judisial. Padahal didalam sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak boleh membubarkan parlemen begitu juga parlemen tidak boleh menjatuhkan Presiden. Belajar dari itu semua, banyak pihak yang kemudian menghendaki supaya didalam konstitusi dibuat suatu pengaturan yang jelas tentang bagaimana Presiden boleh diberhentikan dalam masa jabatannya, alasan-alasan apa yang memungkinkan Presiden dapat diberhentikan dan bagaimana mekanismenya.

Amandemen UUD 1945 telah membawa suatu  perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah dimasukkannya pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara konstitusional dalam masa jabatannya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara ekplisit alasan-alasan dan mekanisme Presiden dan/Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Pengaturan semacam itu dimaksudkan supaya tidak ada lagi penjatuhan eksekutif dengan seenakya saja seperti yang dilakukan Parlemen pada saat konstitusi UUD 1945 belum diamandemen.

Setelah amandemen UUD 1945, isu impeachment kembali mencuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih tepatnya di kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Targetnya tidak lain adalah Wakil Presiden Boediono. Dugaan keterlibatannya dalam skandal Century menjadikan parlemen bermaksud untuk memakzulkan Boediono. Alasannya sangat sederhana yakni karena wakil Presiden Boediono dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak menggunakan hak menyatakan pendapat, namun adanya angket Century merupakan suatu indikasi untuk ke arah sana. Dalam sidang paripurna akhirnya terpilih opsi C yang mana mayoritas anggota DPR meminta penyelesaian skandal Century melalui jalur hukum. Banyak ahli yang kemudian berpendapat bahwa proses pemeriksaan angket Century masih jauh dari pemakzulan Wakil Presiden. Karena langkah angket di DPR merupakan langkah pertama dari berbagai langkah yang harus ditempuh untuk dapat menjatuhkan Wakil Presiden.

Setelah amandemen UUD 1945, terdapat tiga (3) lembaga negara yang berperan penting dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga lembaga negara itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tentu kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga negara diatas sangat berbeda. Namun singkat kata, kombinasi tiga (3) lembaga negara diatas tidak lain adalah kombinasi yang berperan penting dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum dan pemberhentian presiden melalui proses politik. Melalui proses politik di DPR kemudian dibawa ke meja hukum di Mahkamah Konstitusi dan dikembalikan lagi kepada keputusan politik di MPR.

 B.            Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud pemakzulan, impeachment dan forum previligiatum?
  2. Bagaimana proses memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
  3. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?

 C.           Tujuan Penulisan

Tujuan Subyektif

Penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas matakuliah konsentrasi Lembaga Kepresidenan.

Tujuan Obyektif

Penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perpektif hukum tatanegara

D.           Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum ini menggunakan model penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder dalam hal ini bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bahan hukum sekuder yang berupa literatur (buku dan internet) dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu sama seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, maka studi dalam penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka (library research)[1]. Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam makalah ini maka akan dianalisis dengan metode kualitatif.

BAB II

PEMBAHASAN

 A.           Pengertian Pemakzulan, Impeachment dan Forum Previliagiatum

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai impeachment dan forum previlegiatum terlebih dahulu kita mengerti apa arti dari pemakzulan. Pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan/diberhentikan dari jabatan secara paksa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemakzulan mempunyai arti proses, cara, perbuatan memakzulkan. Sedangkan definisi makzul yakni berhenti memegang jabatan,turun tahta[2]. Oleh sebab itu menurut Mahmud MD penggunakan istilah pemakzulan itu untuk mempermudah saja. Dari pada bicara dengan kalimat yang panjang ya sebut saja pemakzulan.[3] Sehingga peristilahan pemakzulan hanya untuk mempermudah masyarakat mengartikannya sebagai pemberhentian seseorang dari jabatannya.

Kosakata impeachment berasal dari bahasa Inggris yakni “to impeach”. Dalam kamus bahasa Inggris maupun kamus-kamus hukum to impeach itu artinya “memanggil”atau “mendakwa” untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam hubungan dengan kedudukan kepala negara atau pemerintahan, impeachment berarti pemanggilan atau pendakwa untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya oleh lembaga legislatif.[4] Proses impeachment pada mulanya dilakukan untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang sangat berkuasa pada bangsa Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai kecenderungan menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu juga untuk menciptakan sistem checks and balances sehingga proses impeachment digunakan sebagai alat untuk membatasi perbuatan-perbuatan penguasa negara yang menyimpang dan mencederai kepercayaan publik.[5]

Forum Previlegiatum berarti hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri.[6] Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional).[7]

Menurut teori hukum tatanegara dikenal dua cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pertama, dengan cara impeachment dan kedua dengan cara pemberhentian melalui mekanisme forum peradilan khusus (special legal proceeding).[8]  Dengan  impeachment dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat melalui penilaian dan keputusan politik. Dan forum previlegiatum dimaksudkan bahwa penjatuhan Presiden harus melalui pengadilan khusus ketatanegaraan, penekanannya adalah ada pada keputusan hukum. Meskipun didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 istilah impeachment dan forum previligiatum tidak tercantum secara limitatif, namun maknanya terkandung didalam Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B.            Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[9]

Berkaitan dengan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur di dalam undang-undang. Meskipun KUHP tidak mengenal pembagian jenis kejahatan, kejahatan terhadap keamanan negara dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu kejahatan terhadap keamanan dalam negeri (hoog verraad) dan kejahatan keamanan negara di luar negeri (landverraad).[10]

Sedangkan pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan merupakan kejahatan yang sangat membahayakan kepentingan negara dan masyarakat secara luas karena terkait dengan perekonomian negara dan keberlangsungan pembangunan. Sehingga sudah sepatutnya jika pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan menjadi alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara lima (5) tahun atau lebih.. Sedangkan mengenai perbuatan tercela, baik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan yang tegas seperti apa perbuatan tercela itu. Yang jelas perbutan tercela adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang karena perbuataanya itu dapat menurunkan martabatnya sebagai RI 1 dan RI 2.

Berkenaan dengan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana Pasal 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.[11] Apabila dalam suatu masa jabatan, Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti tidak memenuhi syarat atas jabatannya, maka dapat diberhentikan oleh MPR. Namun dari alasan-alasan diatas perlu dipahami bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden haruslah senantiasa berdasarkan Kontitusi sebagai manifestasi terhadap negara kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 (constituisional democracy).[12]

C.           Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensil adalah Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen. Namun ada pengecualian dari sistem pemerintahan Presidensil yang diterapkan di Indonesia yakni Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.[13]  UUD Negara Republik Tahun 1945 telah mengatur bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui peran beberapa lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Melihat proses yang ada dalam konstitusi, proses pemakzulan di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah.

Untuk pertama kalinya, DPR melakukan penyelidikan dengan menggunakan hak angket. Selanjutnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket. Di dalam Pasal 184 ayat (1) dan (4) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa hak menyatakan pendapat tersebut harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR, dan diputuskan dengan persetujuan oleh paling sedikit ¾ dari jumlah anggota DPR yang hadir.[14] Apabila DPR memutuskan menerima usul hak menyatakan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 186 UU No. 27 Tahun 2009, DPR akan membentuk  panitia khusus yang terdiri dari semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR yang wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia khusus tersebut.[15] Proses selanjutnya apabila DPR pada akhirnya menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa memang telah terjadi pelanggaran maka DPR dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang mana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Selanjutnya usulan dan pendapat dari DPR tersebut disampaikan kepada MK.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR  bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16] Apabila MK ternyata memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, dalam arti memang telah terjadi pelanggaran hukum yang disangkakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres kepada MPR.[17]

Setelah menerima usulan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sebelum MPR mengambil sikap politiknya dalam sidang Istimewa dengan cara voting maka Presiden dan/atau Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan (pidato pertanggungjawabannya) dalam rapat paripurna MPR tersebut.

D.           Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan proses pemakzulan, permohonan DPR yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan MK. Maka MK harus memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, maka tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti sejak putusan tersebut dibacakan. Selanjutnya DPR masih menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini, MPR wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutus usul DPR dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas bahwa Putusan MK harus dijalankan oleh MPR untuk menjadi dasar hukum atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berkaitan dengan kedudukan Putusan MK, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur bahwa putusan MK wajib dijalankan oleh DPR. UUD Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 justru mengatur bahwa keputusan hukum oleh MK dijalankan oleh keputusan politik, yaitu keputusan MPR yang diambil dengan mekanisme voting oleh anggota MPR. Keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Permasalahannya adalah pada pelaksanaan putusan MK. Ketika MK secara hukum telah memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran, namun mayoritas suara di MPR tidak mendukung pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga suara di MPR kurang dari 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Maka putusan MK tidak bisa dijalankan oleh MPR. Implikasinya Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan.

Keadaan demikian sangat dimungkinkan, mengingat ketentuan di atas dapat menjadi alasan MPR bahwa tindakan yang dilakukan adalah konstitusional, yaitu sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, dan suara anggota MPR cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Sehingga walaupun secara hukum Presiden dan atau Wakil Presiden dinyatakan melakukan pelanggaran, namun secara politik MPR tetap menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan jabatannya.

BAB III

PENUTUP

 A.           Kesimpulan

  1. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah proses atau cara (makzul) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya secara paksa. Indonesia menganut 2 (dua) model pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni secara melalui Impeachment dan Forum Previlegiatum. Impeachment adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui penilaian dan keputusan poltik di Parlemen (DPR dan MPR). Sedangkan Forum Previligiatum adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum peradilan tatanegara (Mahkamah Konstitusi).
  2. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memerlukan waktu yang sangat lama dan proses yang sangat panjang. Dimulai dari usul dari DPR, proses hukum di MK dan keputusan politik di MPR
  3. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tergantung dari suara mayoritas di MPR. Artinya putusan MK tidak mempunyai implikasi terhadap keputusan politik di MPR. Selama MPR tidak menghendaki Presiden dan/atau Wakil Presiden turun dari jabatannya maka sia-sialah usul dari DPR dan proses hukum di MK

B.            Saran

  1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden nampaknya lebih tepat digunakan sebagai judul makalah ini daripada menggunakan istilah impeachment, forum previlegiatum  atau pemakzulan.  Sebab terminologi pemberhentian ada didalam konstitusi, selain itu juga untuk mengakomodir proses hukum dan proses politik yang harus dijalani Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rangka akan diberhentikan dalam masa jabatannya
  2. Tidak dapat dipungkiri meskipun Indonesia mengaku negara hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktik ketatanegaraan, yang terjadi justru keputusan politik menjadi pilihan utama dan terakhir dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Konsep negara hukum di Indonesia berkaitan dalam pemakzulan masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Oleh karena itu, supremasi hukum harus senantiasa diperkuat, sehingga hukum dan konstitusi dapat ditegakkan tanpa intervensi politik.
  3. Perlu adanya agenda penyempurnaan UUD 1945 dan segera diundangkannya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Didalam dua peraturan perundang-undangan itu haruslah termuat materi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebagai perbaikan harusah dicantumkan rumusan bahwa “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR dengan kewajiban melaksanakan putusan MK

Daftar Pustaka

  Buku

Palguna, I Dewa Gede, 2008, Dewa. Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.

Mangunsono, Nurainun, 2010 Hukum Tata Negara 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo.

J. C. T. Simorangkir dkk, 1983, Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru.

Sapuan, 2010, Impeachment Presiden, Yogyakarta: Hexagon.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, 2001

Soimin, 2009, Impeachment Presiden & Wakil Presiden Indonesia,  Yogyakarta: UII Press.

Zoelva, Hamdan, 2005, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.

Thalib,  Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Citra Adtya.

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2003

Undang-Undang No 27 Tahun 2009

 

Media Online

http://www.kamusbahasaindonesia.org/makzul

http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/forum-previlegiatum.html

http://sorot.vivanews.com/news/read/134320-_pemakzulan_tergantung_pada_mk_


[1] Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, hlm.23.
[3]http://www.vivanews.com, Pemakzulan Tergantung MK, 17 Mei 2011, pukul 21.30 dapat diakses pada http://sorot.vivanews.com/news/read/134320-_pemakzulan_tergantung_pada_mk_
[4] Soimin, 2009, Impeachment Presiden & Wakil Presiden Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 9.
[5] Sapuan, 2010, Impeachment Presiden, Hexagon, Yogyakarta, hlm. 58-59.
[6] J. C. T. Simorangkir dkk, 1983, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal. 62-63.
[7]http://www.miftakhulhuda.com, Forum Previlegiatum, Miftakhul Huda, 17 Mei 2011, pukul 21.50, dapat diakses pada http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/forum-previlegiatum.html.
[8] Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.
[9] Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[10] Hamdan Zoelva, 2005,  Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 53-54.
[11] Pasal 6 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[12] I Dewa Gede Palguna, 2008, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State: Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 10.
[13] Nurainun Mangunsono, 2010, Hukum Tata Negara 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Press, Yogyakarta, hlm.125.
[14] Pasal 184 ayat 1 dan 4 UU No 27 Tahun 2009.
[15] Pasal 185 dan Pasal 186 UU No 27 Tahun 2009.
[16] Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003.

[17] Pasal 188 ayat 1 UU No 27 Tahun 2009.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: